KSAD Siap Kerahkan Prajurit TNI Bantu Swasembada Pangan

06 Des 2024, 14:23 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ketika berada di Kementerian Pertanian. (www.instagram.com/@tni_angkatan_darat)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak mengatakan siap menerjunkan prajurit TNI AD, untuk membantu Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan. Maruli mengatakan dukungan TNI AD untuk membantu peningkatan pertanian telah ada sejak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Prabowo, kata Maruli, memiliki program dengan tajuk "Batalyon Produksi". Konkret dari program tersebut, yakni membantu dan menyukseskan program pemerintah, termasuk di sektor pertanian.

"Mungkin pernah mendengar bahwa Presiden (Prabowo) sejak jadi Menteri (Pertahanan) sudah menyampaikan tentang Batalyon Produksi? Nanti kami punya tim khusus yang terus mengelola tentang program-program pemerintah, bukan hanya pertanian untuk bisa mendukung itu (swasembada pangan)," ujar Maruli seperti dikutip dari keterangan tertulis TNI AD, Jumat (6/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat koordinasi irigrasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, di kantor pusat Kementan, Jakarta Selatan, kemarin.

Maruli menambahkan ia siap mendukung kegiatan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. Bila dibutuhkan lebih banyak lagi SDM, maka ia siap menerjunkan prajurit yang mendukung kegiatan tersebut.

1. TNI AD siap perkuat irigasi pengairan secara penuh

Lebih lanjut, kata Maruli, TNI AD siap mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi secara penuh, terutama pada penguatan lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi mencakup irigasi primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan penghitungan sementara Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, total lahan yang akan diperkuat irigasi perairan nantinya mencapai kurang lebih 2,3 juta hektare. Maruli mengaku yakin prajurit TNI AD bisa dengan cepat membantu proses irigasi.

"Bagi TNI, kalau kita memperkuat kolaborasi seperti ini, saya yakin kita bisa mempercepat swasembada. Kenapa? Karena kita sudah punya catatan kerja yang sangat baik. Apalagi TNI AD juga berhasil mengerjakan sistem pengairan hidrolik dan pipanisasi baik di Bawean, Sukabumi, dan daerah lainnya," tutur dia.

2. TNI AD ingin mempercepat swasembada pangan

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (IDN Times/Trio Hamdani)

Lebih lanjut, KSAD Maruli mengatakan, program yang ada di Kementan harus menjadi perhatian bersama, karena merupakan representasi visi Presiden Prabowo untuk kedaulatan pangan. Karena itu, dia ingin swasembada yang dicanangkan dapat tercapai secara singkat.

“Jadi penguatan irigasi yang kita lakukan bersama ini saya yakin bisa mempercepat swasembada. Oleh karena itu, saya berharap kita memberi perhatian untuk ketahanan pangan," tutur dia.

3. Mentan usulkan anggaran Rp23,16 triliun untuk swasembada beras

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melambaikan tangannya kepada wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp23,61 triliun diprioritaskan untuk mendukung program swasembada beras.

Anggaran sebesar itu, kata Amran, akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851 ribu hektare, cetak sawah baru seluas 225 ribu hektare, pompanisasi untuk lahan tadah hujan seluas 500 ribu hektare, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian PU seluas 300 ribu hektare, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit yang luasnya mencapai 300 ribu hektare.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan memerintahkan Kementan agar swasembada pangan (beras) dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran tahun 2025 sebagai berikut, kegiatan mendukung swasembada beras sebesar Rp23,61 triliun," ujar Amaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 4 Desember 2024.