Kubu Prabowo-Sandi Datangi KPU Pastikan Soal DPT Pemilu 2019

Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin memastikan kepada KPU, jika masyarakat yang sudah punya hak pilih masuk dalam DPT. Hal itu penting, kata dia, agar masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.

"Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih, makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ungkap Muzani.

Selanjutnya, imbuh dia, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya, kata Muzani, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.

"Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yang tidak terulang dua kali," ujar Muzani.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," papar Priyo.

Setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal Partai Politik Koalisi Adil Makmur langsung menindaklanjuti hasilnya ke Bawaslu RI.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Hinca menekankan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.

Sementara, lanjut dia, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajkukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak terlegitimasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," paparnya.

Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat.

"Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita, yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo di tempat yang sama.

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua, kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yang kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember, itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkap Priyo.