KY: Wajah Dunia Peradilan Tercoreng Karena Hakim Kembali Ditangkap KPK

Selain Tamin, penyidik KPK juga membawa Ketua Pengadilan Negeri Medan, Marsudin Nainggolan ke Jakarta. Marsudin diduga terlibat dalam suap penanganan kasus korupsi di Medan. 

"Diduga telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam keterangan tertulis pada Selasa kemarin. 

KPK masih belum mengungkap siapa yang memberikan uang suap tersebut. Namun, diduga uang suap datang dari pengusaha Tamin Sukardi. Sebab, sehari sebelum dilakukan tangkap tangan, PN Medan menyidangkan kasus Tamin. 

Tamin terlibat kasus korupsi karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari daftar aset negara. Nilainya mencapai Rp 132 miliar. 

Ia dinyatakan bersalah dan divonis 6 tahun denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 132,4 miliar. Vonis majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 132,4 miliar. 

Selain Tamin dan Marsudin, penyidik KPK juga membawa Sari Sudarmi (hakim PN Medan) dan Helpandi (panitera PN Medan). Saat ini, proses pemeriksaan terhadap keempatnya masih terus berjalan di gedung KPK.

Penangkapan Sudarmi dan Marsudin, menambah daftar panjang penegak hukum yang korup dan tertangkap oleh lembaga antirasuah. Sebelumnya, di tahun ini, Wahyu Widya Nurfitri, hakim PN Tangerang juga ditangkap oleh penyidik KPK. Ia ditangkap pada Maret lalu, karena menerima suap dalam gugatan wanprestasi sebesar Rp 30 juta. 

Di dalam persidangan, Pengadilan Tipikor Serang menyatakan Widya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. Ia divonis 5 tahun penjara. 

Kemudian, pada 2017 lalu, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Suwardono, ditangkap penyidik lembaga antirasuah karena terlibat suap 'Selamatkan Ibu'. Suap diberikan oleh anggota DPR Aditya Moha Siahaan senilai SGD 120 ribu. Aditya yang juga anak mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, memberikan uang suap agar sang ibu divonis bebas. Suwardono kemudian divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. 

Ada pula hakim PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana yang ditangkap KPK karena tersangkut kasus suap dagang perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Dewi terbukti menerima uang suap senilai Rp 125 juta untuk penanganan kasus korupsi. Atas perbuatan itu, Dewi kemudian divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. 

Komisi Yudisial pun angkat bicara soal kembali terulangnya hakim yang ditangkap karena berbuat korupsi dengan menerima uang suap. Ujung-ujungnya, hakim yang dijuluki 'wakil Tuhan' untuk memberikan keadilan, justru menjatuhkan vonis sesuai dengan nilai suap yang ia terima. 

Juru bicara KY, Farid Wajid, mengatakan terulangnya OTT terhadap hakim membuat KY prihatin. 

"Kami prihatin atas peristiwa tersebut," ujar Farid di Jakarta pada Selasa kemarin seperti dikutip kantor berita Antara. 

Menurutnya, ia sudah memperingatkan sejak tiga tahun lalu, pentingnya integritas. Tapi, rupanya hal itu belum didengar. 

"Ya, ujung-ujungnya terulang lagi OTT di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melibatkan pengacara OC Kaligis," kata dia. 

Farid mengatakan terulangnya peristiwa hakim tertangkap oleh KPK tentu membuat wajah dunia peradilan tercoreng dan ini menjadi tamparan yang keras. Namun, ia yakin tidak seluruhnya wajah peradilan seperti itu. 

Jajaran peradilan masih memiliki energi untuk bangkit dan memperbaiki sistem keadilan di Indonesia. 

"Jangan sampai ulah oknum itu menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan keadilan," katanya lagi.