Depok, IDN Times – Pemerintah Kota Depok berencana akan membebaskan lahan milik warga yang terdampak banjir Kali Pesanggrahan di Kampung Bulak Barat, Cipayung, Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah kajian penataan Kali Pesanggrahan. Setelah dilakukan perhitungan, penataan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Waktu itu aja diperkirakan sudah sampai triliunan, nah pembiayaannya harus pemerintah pusat,” ujar Idris, Kamis (2/5/2024).
Pemerintah Kota Depok akan mengajukan kembali hasil kajian terakhir penataan Kali Pesanggrahan. Penataan tersebut untuk mencegah dampak banjir Kali Pesanggrahan. Pihaknya juga akan mengambil langkah alternatif dan berkoordinasi kepada Kementerian PUPR.
“Mungkin alternatif, ini diajukan ke Kementerian PUPR. Ini kan sudah sangat darurat,” tutur Idris.
Penataan Kali Pesanggrahan di wilayah Depok perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Adapun kajian penataan tersebut dilakukan secara simultan melalui Dinas PUPR, Bappeda, dan Disrumkim Kota Depok.
“Kita akan melakukan kajian terkait relokasi warga terdampak banjir dan longsor, kita ukur bidang tanah. Proses awal tentunya kita kumpulkan fotokopi sertifikat yang ada,” ucap Idris.
Untuk melakukan pembebasan, Pemerintah Kota Depok terlebih dahulu akan melakukan penghitungan fiskal. Apabila fiskal Kota Depok mencukupi, maka pembebasan lahan dilakukan melalui Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
“ABT tahun ini juga banyak kebutuhan, lahan sekolah, kantor, dan sebagainya,” kata Idris.
Dalam penggunaan aABT, Pemerintah Kota Depok akan membeli lahan secara prioritas. Lahan milik warga Sawangan dan Cipayung akan lebih diprioritaskan.
“Ini sudah sangat darurat, sebenarnya bisa menggunakan BTT, cuma gak cukup, kayaknya harus di APBD,” kata Idris.
Idris mengatakan, apabila ABT Kota Depok mencukupi untuk pembelian lahan itu, maka pembelian lahan dapat direalisasikan pada 2025. Nantinya, lahan akan dibeli secara tunai sehingga warga dapat tinggal di lokasi lain yang lebih nyaman dan aman.
“Kalau yang sebelumnya itu di wilayah Pasir Putih, kita anggarkan untuk biaya sewa kontrakan untuk tempat tinggal mereka,” kata Idris.
Pemerintah Kota Depok juga akan melakukan penghitungan kembali lahan milik warga yang akan dibebaskan. Setelah dilakukan penghitungan ulang, pihaknya akan melihat legalitas kepemilihan lahan.
“Jadi ini harus dilihat sertifikatnya. Kalau memang belum bersertifikat, minimal girik. Jadi bisa dibeli,” ucap Idris.