Legislator Golkar Jawab PDIP: Penyediaan Batu Bara Murni Mekanisme B2B

Menurut dia, setiap lembaga negara memiliki kewenangan, aturan, dan tata kelola yang berbeda sehingga tidak dapat dicampuradukkan dalam menarik suatu kesimpulan. Hal itu disampaikan Demer, sapaan akrabnya, menanggapi pernyataan politikus PDIP Deddy Sitorus yang mengaitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan perkara penyediaan batu bara yang kini diproses Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurutnya, klaim itu mengabaikan mekanisme tata kelola sektor energi yang membedakan secara tegas fungsi regulator dengan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha.

"Sangat tidak elok jika temuan yang belum jelas data dan validitasnya dikaitkan dengan menteri yang menjabat," kata dia.

Demer mengingatkan, penyampaian pernyataan di ruang publik harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta di tengah kasus batu bara yang kini dibongkar Kejagung.

Ia mengimbau semua pihak mengedepankan asas kehati-hatian serta menghormati proses hukum yang berlaku, bukan membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya mengimbau agar isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat tidak dijadikan instrumen untuk menyerang individu tertentu demi kepentingan politik jangka pendek. Mari kita saling bisa menjaga kondusifitas politik," kata dia.

Namun, menurut dia, pemberantasan korupsi harus tetap didukung secara konsisten, tetapi harus dilandasi bukti, proses hukum yang objektif, dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Ia tidak ingin penegakkan hukum justru berubah menjadi alat untuk membangun narasi politik yang merugikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Oleh karena itu dalam situasi global yang masih fluktuatif, kita perlu secara bersama-sama untuk membangun kepercayaan pasar dan investor terhadap tata kelola yang bersih dan baik. Bukan saling menjatuhkan dalam permasalahan yang belum jelas juntrungannya," tutur dia.