Dugaan Keracunan MBG Terulang di Jember, BGN Langsung Investigasi
- BGN langsung turun tangan menyelidiki dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis di Jember yang menimpa siswa TK dan SD setelah libur sekolah berakhir.
- Sidak Satgas MBG menemukan pelanggaran prosedur penyimpanan bahan makanan dan konsumsi melewati batas waktu aman di SPPG Karangsono, serta izin IPAL yang belum terbit.
- Data JPPI mencatat 37.020 korban keracunan sejak 2025, sementara koalisi MBG Watch mendesak penghentian total program untuk evaluasi menyeluruh karena potensi konflik kepentingan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, mengatakan lembaga yang ia pimpin langsung menyelidiki peristiwa dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Karangsono, Jember, Jawa Timur. Korban dugaan keracunan makan terdiri dari siswa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD).
"Langsung kami atasi. Kami turun untuk investigasi ke sana dan nanti akan kami berikan tindakan ke sana," ungkap Trenggono ketika dikonfirmasi pada Sabtu (18/7/2026).
Dugaan keracunan MBG di Jember terjadi selang dua hari usai libur sekolah berakhir. Selama libur sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak membagikan MBG.
Dugaan keracunan itu dialami sejumlah siswa TK dan MI di Kecamatan Bangsalsari pada Selasa, 14 Juli 2026 dan baru dilaporkan keesokan harinya.
1. SPPG tak menjalankan prosedur penyimpanan bahan makanan dengan tepat
Sementara, Satgas MBG Pemkab Jember menemukan sejumlah dugaan pelanggaran prosedur di dalam pengelolaan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Temuan itu diperoleh setelah tim melakukan inspeksi mendadak pada Kamis, 16 Juli 2026. Sidak tersebut melibatkan Satgas MBG, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, puskesmas, serta unsur Muspika setempat.
Tim Satgas MGB, Akhmad Helmi Luqman menjelaskan, berdasarkan laporan yang dihimpun, keluhan para siswa tidak muncul sesaat setelah menyantap makanan. Keluhan baru dirasakan beberapa waktu kemudian.
"Pada Selasa dan Rabu banyak siswa dilaporkan tidak masuk sekolah karena mengeluhkan sakit perut. Dari situ kami bersama lintas sektor langsung melakukan penelusuran," ungkap Helmi.
Dari hasil pemeriksaan awal, tim menemukan setidaknya tiga persoalan yang menjadi perhatian. Pertama, makanan diduga dikonsumsi melewati batas waktu aman. Menu yang disajikan merupakan makanan basah yang semestinya langsung disantap setelah dibagikan.
Namun, di lapangan makanan justru dibawa pulang oleh siswa, dipanaskan kembali, lalu baru dikonsumsi pada sore hingga malam hari. Padahal, berdasarkan ketentuan, jeda antara makanan disajikan hingga dikonsumsi tidak boleh melebihi empat jam.
Temuan kedua berkaitan dengan penyimpanan bahan baku. Satgas menemukan sebagian bahan makanan disimpan dalam kondisi terbuka, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi bakteri maupun menurunnya standar higienitas.
Selain itu, satgas juga mencatat izin IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah) milik SPPG Karangsono belum terbit dan masih dalam proses pengajuan di dinas kesehatan.
2. Sebanyak 37.020 orang jadi korban keracunan MBG sejak program diluncurkan 2025
Sementara, dalam catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total korban keracunan program MBG mencapai 37.020. Data itu dicatat pada periode Januari 2025 hingga Mei 2026.
Sedangkan, pada periode Januari hingga Mei 2026 saja, sudah ada 9.167 korban keracunan MBG. Angka itu menunjukkan kasus keracunan masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu tahun pelaksanaannya.
Menurut data dari JPPI, korban keracunan MBG paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan 2.924 korban. Kemudian, disusul Jawa Timur sebanyak 1.512 korban dan Jawa Barat 793 korban.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Riau, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat Daya tercatat nihil atau tidak ada korban keracunan karena MBG.
3. Koalisi MBG Watch minta program MBG disetop
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan diri MBG Watch mendesak agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan dan dievaluasi total. Seruan itu disampaikan ketika melakukan rapat kerja dengan komisi IX DPR.
"Maka, judgment hari ini adalah perlu ada evaluasi program secara total. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan," ungkap Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Juli 2026.
Agus mengungkapkan, sejak awal MBG Watch telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan.
“Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis," tutur dia.
