Legislator PKS Dukung Prabowo Tunda Kirim TNI ke Gaza: Langkah Bijak!
- Ahmad Heryawan dari PKS mendukung keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan menilai langkah itu lebih aman serta sesuai mekanisme resmi PBB.
- Ia menegaskan pentingnya diplomasi kemanusiaan Indonesia untuk mendorong gencatan senjata, memperkuat dukungan bagi rakyat Palestina, dan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif.
- Presiden Prabowo menahan seluruh rencana pengiriman TNI ke Gaza karena situasi regional memanas, sambil menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun.
Jakarta, IDN Times- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ahmad Heryawan mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza untuk Board of Peace (BoP). Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.
Menurut dia, situasi di Gaza masih sangat dinamis dan penuh risiko. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.
“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Aher kepada wartawan, Minggu (22/3/2026).
1. Harus berlandaskan prinsip bebas aktif
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini, menambahkan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional.
Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.
“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujar Mantan Gubernur Jabar itu.
2. Dorong RI terus berkomitmen beri dukungan moril ke Palestina
Ia turut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza.
Sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, Indonesia harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.
“Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” kata dia.
3. Prabowo tunda kirim TNI ke Gaza untuk BoP
Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia untuk Board of Peace ke Gaza, Palestina. Hal itu berkaitan dengan meningkatnya perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, semua rencana pengiriman pasukan ditahan.
"Semua di-hold," ujar Prasetyo Hadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Kepala Negara juga menegaskan, Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Prabowo menekankan, prinsip tersebut telah lama menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia, kata dia, tidak memihak blok kekuatan mana pun dan berupaya aktif mendorong perdamaian dunia.
“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (16/3/2026).
