PBB Sepakat Kerja Sama dengan BoP buat Bantu Rekonstruksi Gaza
- PBB sepakat bekerja sama dengan Dewan Perdamaian (BoP) untuk merekonstruksi Gaza yang rusak akibat serangan Israel, sesuai mandat Dewan Keamanan dan arahan Sekjen Antonio Guterres.
- Guterres menegaskan BoP hanya berperan dalam rekonstruksi Gaza, bukan penyelesaian konflik Israel-Palestina, karena perdamaian memerlukan kerja sama global dan pemahaman hukum internasional.
- Meski awalnya ditentang, kini 26 negara termasuk Indonesia bergabung dengan BoP, sementara beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Prancis memilih menolak atau hanya menjadi pengamat.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Dewan Perdamaian (BoP) untuk merekonstruksi Gaza yang hancur lebur imbas serangan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
“Ada tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Keamanan. Kami secara aktif bekerja sama dengan struktur yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian,” kata Guterres, seperti dilansir The Strait Times pada Sabtu (21/3/2026).
1. Guterres menilai BoP hanya bisa membantu merekonstruksi Gaza
Meski begitu, dalam pernyataannya, Guterres menilai BoP hanya bisa membantu merekonstruksi Gaza saja. Tidak bisa lebih dari itu. Apalagi, untuk menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina. Sebab, menurutnya, penyelesaian konflik antara kedua negara tersebut membutuhkan kerja sama lintas batas yang melibatkan negara-negara di dunia.
“Ini bukanlah cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah dramatis yang kita hadapi sekarang. Kita perlu memahami hukum internasional dengan jelas dan memahami nilai-nilai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas. Itu sangat penting dalam setiap inisiatif perdamaian,” lanjut Guterres.
2. PBB awalnya menentang pembentukkan BoP
Sebagai informasi, BoP resmi dibentuk oleh Trump untuk membantu membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat diserang Israel. Peresmian organisasi tersebut dilakukan dalam acara World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss, pada 19 Januari 2026 lalu.
Awalnya, pendirian BoP ini ditentang oleh banyak pihak, termasuk oleh PBB sendiri. Sebab, banyak yang menilai BoP yang dibuat Trump hanya bertujuan untuk menyaingi PBB sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina alih-alih menyelesaikannya. Keraguan akan organisasi tersebut juga kian meningkat usai AS dan sekutunya, Israel, memutuskan untuk menyerang Iran pada 28 Februari.
3. Sudah banyak negara yang bergabung dengan BoP
Meski awalnya ditentang, BoP kini sudah mendapat lampu hijau dari PBB. Saat ini, sudah ada sekitar 26 negara yang memutuskan bergabung dengan organisasi tersebut, termasuk Indonesia. Namun, ada juga sejumlah negara yang menolak keras bergabung dengan BoP. Beberapa di antaranya, seperti Inggris, Prancis, Kanada, Ukraina, Spanyol, Swedia, Yunani, Norwegia, Slovenia, dan Vatikan.
Italia sebelumnya juga menolak bergabung dengan BoP karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, pada Februari lalu, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan negaranya bergabung dengan BoP sebagai anggota tidak tetap. Di sana, Italia akan berperan sebagai anggota pengamat.
“Kami diundang sebagai negara pengamat. Menurut pandangan kami, ini adalah solusi yang baik terkait perang di Timur Tengah,” kata Meloni dilansir Anadolu Agency.
