Bu Puan, Komnas Perempuan Sambut Baik RUU KIA, Tapi ... 

2. Negara perlu alokasikan anggaran jika tempat kerja tak sanggupi aturan

ilustrasi ibu hamil (IDN Times/Arief Rahmat)

Andy juga mengapresiasi adanya perhatian khusus pada keterhubungan hak maternitas dengan isu kekerasan perempuan. Tidak terkecuali, kebutuhan perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses hak maternitasnya.

Kemudian, Andy mengingatkan bahwa penerapan RUU KIA membutuhkan alokasi anggaran yang cukup dan mensyaratkan pengawasan yang ketat, serta adanya berbagai pelanggaran yang terjadi terhadap UU Ketenagakerjaan selama ini.

"Negara perlu mengantisipasi pengalokasian anggaran jika ada tempat kerja yang tidak sanggup, meskipun bersedia melaksanakannya," kata dia.

3. Kenali potensi hambatan pengembangan karier

Ilustrasi Bekerja (IDN Times/Dwi Agustiar)

Selain itu, Andy juga menyoroti pentingnya mengenali aturan dalam RUU KIA yang dapat berpotensi menjadi penghambat hak bekerja perempuan. Pasalnya, hak bekerja setiap orang juga turut dilindungi oleh UU.

Dia memastikan, perusahaan atau tempat bekerja harus tunduk pada aturan dan tidak melakukan pembatasan kesempatan kerja. Disamping itu, pada masa rekrutmen juga perlu dilengkapi dengan langkah afirmasi tambahan guna memastikan pengambilan cuti hamil tidak akan mempengaruhi kesempatan pengembangan karier.

"Mengidentifikasi adanya kebutuhan, kejelasan cuti pendampingan suami juga berbayar utuh sehingga suami saat mengambil cuti tidak khawatir merisikokan penghasilan keluarga. Jika suami atau ayah meninggal atau berpisah, maka cuti pendampingan dapat diperluas bagi anggota keluarga terdekat," kata dia.

4. Perhatikan agar aturan tak timpang dan tidak bebankan perempuan

IDN Times/Wayan Antara

Andy juga meminta agar aturan dalam RUU KIA tidak timpang dan membebankan peran perempuan.

Komnas Perempuan berpandangan perlu adanya tanggung jawab negara dalam mengembangkan program pendidikan terkait keadilan gender, kesehatan reproduksi, dan fungsi maternitas di semua jenjang dan sektor pendidikan.

"Program ini akan berkontribusi untuk memastikan cuti pendampingan suami benar-benar digunakan untuk meringankan beban kerja domestik dan pengasuhan dari pihak perempuan. Program ini terutama penting dalam masyarakat patriarkis yang masih melekatkan peran domestik sebagai tugas perempuan," katanya.

Termasuk juga identifikasi risiko pembakuan peran domestik berbasis gender terhadap perempuan. Dalam pengaturan RUU KIA, hal tersebut mengesankan bahwa kewajiban ibu ada pada tanggung jawab pengasuhan.

Menurut dia, hal tersebut perlu diantisipasi agar tak mengurangi peran ayah. Termasuk sama-sama bertanggung jawab memastikan kesejahteraan anak.

Andy pun meminta kebutuhan legislasi produk hukum baru dan harmonisasi peraturannya dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan RUU KIA setelah disahkan.

"Termasuk di dalam produk hukum baru yang dimaksud adalah pengesahan segera RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga agar perempuan yang bekerja di sektor ini dapat menikmati hak maternitas yang dilindungi dalam RUU KIA," kata dia.

Baca Juga: Puan Dorong Cuti Ibu Hamil Jadi 6 Bulan Lewat RUU KIA

Baca Juga: Puan Maharani Didoakan Kiai Maju Jadi Capres 2024