Catatan Empat Tahun Periode Dua Jokowi, KontraS Singgung Demokrasi-HAM
Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) catatan evaluasi atas kinerja di sektor demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini jadi catatan evaluasi empat tahun masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Secara umum, dalam laporan ini, kami menyoroti regulasi, kebijakan dan langkah strategis Presiden Jokowi kemudian mengukurnya dengan prinsip demokrasi, HAM dan rule of law," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/10/2023)
Dimas menjelaskan, selama empat tahun belakangan pada kepemimpinan Jokowi ada kemunduran demokrasi yang bisa dilihat dari aspek akuntabilitas. Di mana menurut KontraS ada upaya menutup jalannya pemerintahan dari pengawasan dan intervensi publik. KontraS merasa berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis dibuat dengan proses partisipasi yang sangat minim.
"Dalam berbagai Undang-Undang bahkan watak otoritarian begitu mengemuka terlihat dari langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat," ujarnya.
1. Watak opresif dan antikritik
Jokowi hadiri Rapim TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). (IDN Times/Amir Faisol)Situasi menyusutnya ruang kebebasan sipil disebut tak kunjung mengalami indikasi perbaikan. KontraS merasa, watak opresif dan antikritik negara tercermin kental dalam tindakan brutal yang dilakukan aparat di lapangan.
Selain itu, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dirasa jadi hal menyeramkan saat bicarakan kebebasan berpendapat di ruang digital.
Editor’s picks
Baca Juga: Tersangka Syahrul Yasin dan Putusan MK Kado 4 Tahun Jokowi-Ma'ruf
2. Penyelesaian PSN dan irisannya dengan pelanggaran HAM
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Kemunduran demokrasi dan pengangkangan konstitusi, menurut Dimas juga terlihat di sektor ekonomi-pembangunan. Salah satu hal yang disoroti adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023 dan 2024 yang disebut lekang dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM.
"Pelanggaran HAM berbasis pembangunan sejatinya tidak hanya muncul dalam sektor PSN, tetapi berbagai bentuk pelanggaran HAM turut hadir dalam beberapa proyek lainnya khususnya sumber daya alam," kata Dimas.
3. Penguatan militerisme dan kemunduran reformasi keamanan
Jokowi hadiri Rapim TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). (IDN Times/Amir Faisol)Selain itu KontraS juga melihat adanya tanda-tanda menguatnya militerisme dan mundurnya agenda reformasi sektor keamanan juga dapat dilihat dari nir akuntabilitas institusi intelijen.
"Hakikatnya, intelijen harus didayagunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan sistem keamanan nasional. Sayangnya, terdapat aroma penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan politik Presiden, salah satunya dengan memata-matai partai politik," kata Dimas.
Baca Juga: Airlangga Sebut di Golkar Banyak Dinasti Politik, Bela Jokowi?
Berita Terkini Lainnya
