Menteri PPPA Ajak Kejaksaan Kawal Implementasi UU TPKS
Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di berbagai macam bidang, pemerintah seharusnya tak boleh mengesampingkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama, karena keduanya masih jadi kelompok rentan yang kerap mengalami diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, pelabelan, hingga kekerasan struktural.
“Perlu menjadi perhatian besar kita bersama bahwa perempuan dan anak mengisi 64,6 persen dari seluruh populasi Indonesia. Artinya, untuk mencapai Indonesia yang unggul dan sejahtera, melalui pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang, perempuan dan anak tidak boleh ditinggalkan,” ujar Bintang dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 secara virtual, Selasa (25/5/2022).
Baca Juga: Layanan Kekerasan Seksual dan UU TPKS Diharap Sampai ke Daerah Pelosok
1. Intervensi penanganan isu perempuan dan anak butuh kerja berbagai pihak
Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)Bintang mengungkapkan, isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak bersifat kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan intervensi dari seluruh sektor pembangunan serta dari berbagai macam sisi dan pendekatan.
Intervensi, menurut Bintang, harus dilakukan dari segi kebijakan dan penegakan hukum, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya.
"Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam mencari solusi-solusi baru, mengawal implementasi dari program-program yang sudah berjalan, serta mengonstruksi ulang nilai-nilai yang ada di masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Tentunya dukungan dari Kejaksaan RI menjadi sangat besar dibutuhkan,” kata dia.
2. Kasus Herry Wirawan bukti sinergi penanganan kasus kekerasan seksual
Editor’s picks
Herry Wirawan, pemerkosa 12 santriwati di Bandung (Dok. Humas Kajati Jabar)Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kejaksaan atas kasus pemerkosaan pada 13 santriwati anak, dan membebankan restitusi ganti kerugian korban pada pelaku, bukan pada pemerintah.
Keberhasilan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya dalam kasus kekerasan seksual Herry Wirawan, kata Bintang, adalah salah satu contoh praktik baik sinergi dan kolaborasi dengan kejaksaan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban, khususnya perempuan dan anak.
"Selain itu, patut menjadi kegembiraan kita bersama, setelah penantian yang panjang, pada 9 Mei 2022, Presiden Joko Widodo telah mengundangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," kata Bintang.
Baca Juga: UU TPKS Sah, Layanan UPTD PPA dan Kepolisian Perlu Ditingkatkan
3. UU TPKS jadi angin segar bagi perempuan dan anak
Infografis Perjalanan RUU TPKS untuk jadi Undang-Undang (IDN Times/Aditya Pratama)Bintang mengatakan UU TPKS adalah angin segar bagi perempuan dan anak Indonesia yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual, karena merupakan UU lex specialist yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual dari hulu hingga ke hilir.
UU TPKS dinilai dapat mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
Bintang menjelaskan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS masih memerlukan peraturan pelaksanaan lainnya, melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam implementasinya.
“PR besar lainnya adalah melakukan sosialisasi masif serta peningkatan kapasitas bagi para aparat penegak hukum, sehingga undang-undang ini dapat segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi hingga seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, kami memohon dukungan, sinergi dan kolaborasi dari kejaksaan untuk turut mengawal pelaksanaan undang-undang ini maupun pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaannya," ujar Bintang.
Berita Terkini Lainnya
