LMKN Sedih Upah Penyanyi Dipotong untuk Bayar Royalti

Yessi mengatakan, harusnya yang membayar royalti hak cipta ialah pihak penyelenggara, bukan penyanyi yang diundang. Pihak pengusaha yang menggelar acara wajib menjamin rasa aman para penyanyi yang tampil.

"Sebagai pengusaha itu punya kewajiban membuat musisi yang bernyanyi di tempat kita itu aman. Mereka ini kan bekerja. Ya kan begitu. Jadi kalau dia bekerja, kita meng-hire dia. 'Mas, Mbak, bisa nggak nyanyi di kafe saya?' Kan begitu. Kalau kita dengar dari cerita-cerita di MK ini gajinya dia yang dipotong untuk bayar royalti. Saya sedih juga dengarnya. Sampai sedih. Itu salah banget," kata dia saat ditemui usai sidang di Gedung MK, dikutip Jumat (8/8/2025).

Yessi menjelaskan, perlu adanya edukasi lebih lanjut agar para pengusaha yang ingin menggelar penampilan musik mengurus linsensi dari LMKN. Sehingga pihak yang menggelar acara maupun penyanyi bisa sama-sama mendapat perlindungan hukum terkait hak cipta dari si pembuat lagu.

"Jadi kita itu harus menyediakan ruang yang aman buat musisi ini melaksanakan fungsi dia sebagai pelaku pertunjukan. Jadi yang kayak Pak Dharma (Ketua LMKN) bilang, 'Mas, Mbak, nyanyi aja. Satu juta lagu di sini, aman. Karena tempat kafe saya berlisensi LMKN'. Kan keren. Bukannya, jangan nyanyiin yang itu ya, jangan nyanyiin yang ini ya. Nanti kali ini bulan ini dipotong dulu nih. Kan sedih rasanya," ungkap dia.

Ia juga menegaskan, para pengusaha jangan takut dengan LMKN. Sebab keberadaan lembaga ini justru untuk memotong birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses pembayaran royalti.

"Pengusaha juga jangan takut. LMKN itu bagian dari pengusaha.LMKN itu ada karena LMK-LMKnya banyak. Sekarang ini ada 16. Berpotensi 16 invoice tagihan kepada pengusaha. Tapi LMKN jagain buat pengusaha untuk satu sajalah lewat LMKN. Jadi jangan dimusuhin LMKN-nya. Justru support lah, bayar kepada LMKN," tegasnya.

Terlebih, jika pihak penyelenggara acara sudah tersertifikasi LMKN. Apabila ada tuntutan hukum terkait hak cipta, maka LMKN siap memberikan keterangan.

"Dengan menyatakan bahwa mereka tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Jadi posisi LMKN ini adalah tools buat pengusaha untuk berhubungan dengan ribuan pemilik hak," imbuh dia.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia (Klasika), David Surya mengisahkan pengalaman pahit seorang penyanyi yang hanya dibayar upah sebesar Rp300 ribu. Angka itu dihasilkan karena mendapat potongan dari penyelenggara yang mengundang dengan dalih berjaga sewaktu-waktu diminta royalti. Penyanyi tersebut sempat dihadirkan sebagai saksi persidangan.

Klasika menjadi Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke MK. Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah penyanyi dan teregister dengan nomor 37/PUU-XXIII/2025. Kini perkara tersebut memasuki babak akhir, setelah menggelar sidang terakhir yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

"Kami sebagai kuasa dari pelaku pertunjukan atau artis justru yang memang pelaku pertunjukan yang jumlahnya lebih banyak daripada artis-artis yang mungkin kita kenal selama ini. Jadi bahkan kemarin kita bawa saksi fakta, artis yang memang hanya berpenghasilan Rp300 ribu saja. Jadi jangan diartikan bahwa artis atau pelaku pertunjukan itu selalu harus yang top papan atas, yang harus menghasilkan ratusan juta atau miliaran," kata kepada awak media di lokasi.

Oleh sebab itu, pemohon mengajukan uji materiil terhadap UU Hak Cipta agar publik memahami ada penyanyi yang mengandalkan hidupnya sehari-hari dari menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang lain. Dengan kondisi tersebut, tim kuasa hukum pemohon sendiri memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada pemohon alias pro bono.

David menjelaskan, idealnya royalti pencipta lagu bukan dibayarkan si penyanyi yang membawakan lagu, melainkan pihak penyelenggara atau pengundang penyanyi tersebut.

"Ya, pemohon melihatnya idealnya harusnya dilakukan oleh penyelenggara. Karena memang pelaku pertunjuk atau artis hanya membawakan lagu pesanan-pesanan saja. Nah, si penyelenggara konsernya yang harus melakukan itu. Supaya si senimannya bisa dengan bebas berekspresi, bebas mengakomodasi request-request lagu dari yang hadir," ungkapnya.

Saat ini ada dua permohonan uji materiil UU Hak Cipta yang sedang berproses di MK. Para Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terdiri dari Tubagus Arman Maulana atau dikenal Armand Maulana, Nazriel Irham atau akrab disapa Ariel, bersama 27 musisi lainnya sebagai pelaku pertunjukan yang telah berkarya di industri musik Indonesia berpotensi mengalami masalah hukum dari pasal-pasal yang diuji tersebut.

Pengujian ini berangkat dari beberapa kasus, misalnya yang dialami Agnes Monica atau lebih dikenal Agnez Mo. Agnez Mo digugat dan dilaporkan pidana oleh Ari Bias, pencipta dari lagu “Bilang Saja”, karena Agnez Mo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memutus gugatan tersebut dengan menghukum Agnez Mo mengganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias dan Agnez Mo pun dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tuduhan pelanggaran Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta.

Sementara, Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 dimohonkan lima pelaku pertunjukan yang tergabung dalam grup musik Terinspirasi Koes Plus atau T’Koes Band serta Saartje Sylvia, pelaku pertunjukan ciptaan yang dijuluki sebagai Lady Rocker pertama. T’Koes Band kerap menampilkan lagu-lagu lawas yang dulu dinyanyikan orang lain seperti Koes Plus, D’Mercys, hingga Everly Brothers dan The Beatles. Akan tetapi kemudian T’Koes Band dilarang mempertunjukan lagu-lagu dari Koes Plus per 22 September 2023 melalui para ahli waris dari Koes Plus.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” telah merugikan Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin. Padahal, kata Pemohon, setiap pertunjukan T’Koes Band telah meminta license dan/atau membayar royalti kepada LMK di Indonesia dan melakukan pendekatan dengan menyerahkan sejumlah nominal uang tertentu kepada sebagian ahli waris Koes Plus walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan.