LPSK Berharap Elemen Bangsa Bisa Utamakan Etika Dalam Politik

Muhamad Ramdan mengungkapkan, LPSK tidak hanya siap secara reaktif tetapi juga proaktif dalam melindungi saksi dan korban berbagai tindak pidana yang termasuk dalam prioritasnya. 

“LPSK selalu siap dalam memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, sebagai saksi dan korban, yang mengalami kekerasan dan atau merasakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat terjadi mengiringi pesta demokrasi lima tahunan,” katanya.

Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK, kata dia, akan bertindak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, mengutamakan akuntabilitas dan keadilan korban. 

Dengan cara demikian, LPSK yakin dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, aman.

Lembaga Nasional HAM RI yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan catatan dan tanggapan terkait agenda Pemilu 2024.

Mereka mengklaim bahwa terus melakukan pemantauan, baik sendiri sendiri atau bersama-ama, atas penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing.

Mereka juga menuntut pemerintah baru perkuat LNHAM. Serta mereka akan memantau kinerja pemerintah terpilih, terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan.