LSI Denny JA: Tantangan Prabowo Soal Lapangan Kerja hingga Korupsi

22 Okt 2024, 16:50 WIB

Presiden terpilih, Prabowo Subianto tiba di Gedung DPR/MPR jelang pelantikan pada Minggu (20/10/2024). (YouTube.com/MPRGOID)

Jakarta, IDN Times - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbarunya pada hari ini (22/10/2024). Salah satu temuannya adalah korupsi hingga lapangan pekerjaan akan menjadi tantangan kepemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, dua isu itu masih menjadi rapor merah pemerintahan.

“Survei menunjukkan bahwa sebesar 65 persen masyarakat menyatakan bahwa lapangan kerja saat ini lebih sulit dibandingkan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Ardian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2024).

1. Masyarakat lebih sulit memenuhi kebutuhan pokok

Warga dan asosiasi ojol meramaikan penyambutan Presiden Prabowo Subianto saat melintas di Bundaran HI usai dilantik pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Dini Suciatinigrum)

Selain itu, mayoritas publik sebanyak 64 persen juga menilai bahwa saat ini mereka lebih sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Meski persepsi umum publik bahwa kondisi ekonomi nasional baik, namun isu lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok akan menjadi tantangan awal bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo,” kata Ardian.

2. Indeks demokrasi Indonesia menurun

Warga dan asosiasi ojol meramaikan penyambutan Presiden Prabowo Subianto saat melintas di Bundaran HI usai dilantik pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Hallina Chairunnisa)

Kedua, turunnya indeks demokrasi Indonesia. Secara politik, sebagai negara demokrasi, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari data lembaga Economist Intelligence Unit.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Ardian, indeks demokrasi Indonesia terus turun. Dari 6.71 pada tahun 2021, menjadi 6.53 pada tahun 2023. Peringkat Indonesia sebagai negara demokrasi juga turun, dari peringkat 52 pada tahun 2021 menjadi peringkat 56 pada tahun 2023.

“Tentunya indeks demokrasi sebuah negara tak hanya soal angka dan peringkat. Namun angka dan peringkat tersebut mencerminkan ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah baru. Indeks demokrasi menunjukkan derajat keterbukaan pemerintah, kebebasan warga negara, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi lainnya,” kata dia.

3. Stagnannya penanganan korupsi

Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Merdeka usai dilantik pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Tantangan ketiga adalah stagnannya penanganan korupsi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Ardian menjelaskan, data dari Transparency International menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir nilai dari penanganan korupsi di Indonesia cenderung stagnan. Di angka 34 pada tahun 2022, dan tetap sama di angka 34 pada tahun 2023.

“Sementara peringkat Indonesia di dunia sebagai negara yang bersih dari korupsi mengalami turun peringkat. Dari peringkat 110 pada tahun 2022 menjadi peringkat 115 pada tahun 2023,” kata Ardian.

“Memang ada pertanyaan, seberapa kuat Prabowo akan mengoreksi rapor merah demokrasi di Indonesia. Kebisingan pro dan kontra, konsultasi publik, suara oposisi, di satu sisi terlihat tidak membuat kerja publik menjadi efisien,” imbuhnya.