Luhut Trending Usai Gantikan Edhy Prabowo, Warganet: Menteri Segalanya

Seruan itu digaungkan warganet di Twitter dan menjadi trending topic nomor dua. Berdasarkan pantauan IDN Times hingga pukul 09.30 WIB, sudah ada 6.289 cuitan dengan tag ‘Luhut’ di media sosial (medsos) tersebut.

Komentar warganet pun beragam, ada yang salut hingga nyinyir dengan jabatan baru Luhut yang diberikan langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu.

“Luhut emang multitalent, multitasking, serba multi dari segala multi,” cuit salah satu warganet.

“Lama-lama pak Luhut jadi solo player wkwk,” cuit akun lainnya.

Ada juga nih yang nyinyir dan mempersoalkan, kenapa harus selalu Luhut yang menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan Jokowi. Komentarnya kocak abis.

“Kepala punduk luhut lagi luhut lagi,” tulis salah satu warganet.

“Also Pak Luhut: “Yaelaaah, nambah-nambahin kerjaan aja nih si Edhy," cuit warganet lainnya.

“Bahkan ada gosip yang mengatakan.. Waktu Chef Istana Ada yang sakit, Pak Luhut yang menggantikan,” sahut warganet.

Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu, menindaklanjuti ditangkapnya Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," bunyi Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang dikutip IDN Times, Rabu (25/11/2020).

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pegawai KKP yang terkait dengan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirusspp), Kepiting (Scyllaspp), dan Rajungan (Portunusspp) di Wilayah Negara Republik Indonesia agar dapat menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

"Agar seluruh pegawai di lingkungan KKP tetap menjaga soliditas internal KKP. Informasi yang disampaikan ke pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya dilakukan oleh pejabat yang mengemban tugas dan fungsi kehumasan," bunyi Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar itu.