Luhut Wanti-wanti Prabowo: Jangan Bawa Masuk Orang Toxic ke Kabinet

04 Mei 2024, 08:40 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan ketika berinteraksi dengan Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Intinya sih...

Luhut Pandjaitan meminta Prabowo agar tidak membawa orang toxic ke dalam kabinetnya mendatang
Ia menyarankan untuk mengubah regulasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional melalui digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat menyebut, pembagian jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran sudah mulai dibahas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, mengaku menitipkan pesan khusus bagi Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Ia meminta kepada Prabowo agar tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam kabinetnya mendatang. Namun, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu tidak menjelaskan siapa orang bermasalah yang ia maksud.

"Untuk Presiden Terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu (4/3/2024).

Pesan tersebut, kata Luhut, ia peroleh setelah selama hampir satu dekade bekerja di pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam pandangannya, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Ia menambahkan, salah satu fokus yang ia kerjakan yakni mengubah regulasi tersebut.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," tutur dia.

1. Luhut berpesan agar Prabowo selektif memilih orang yang masuk ke kabinet

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara 'Microsoft Build: AI Day' di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (30/4/2024). (Dok. Kemenko Marves)

Lebih lanjut, Luhut sudah menyampaikan ke Prabowo bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi yakni melalui digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Maka, Luhut mendorong digitalisasi sistem Pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

"Saya bilang ke Pak Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini.' Saya sampaikan itu kemarin," katanya menirukan pesan kepada Prabowo.

Ia juga berpesan agar pria yang masih menjabat Menteri Pertahanan itu lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Luhut meyakini masa depan Indonesia akan lebih baik lagi.

Salah satunya pada 2045 mendatang, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

2. Cak Imin mengaku tidak tahu siapa orang bermasalah yang dirujuk Luhut

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka pendaftaran bakal calon kepala daerah. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, ia mengaku tidak tahu siapa orang bermasalah yang dimaksud oleh Luhut. Saat ini muncul resistensi terhadap parpol yang dulu berseberangan di masa kampanye pilpres, lalu ikut ditarik masuk dalam pembentukan pemerintahan baru.

"Saya tidak paham (maksud Luhut)," ujar pria yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Penolakan juga disampaikan oleh Partai Gelora ketika membaca sinyal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ingin merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai, alasan PKS menunjukkan sinyal hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran hanya karena ingin mendapatkan jatah kursi menteri.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Seperti ada pembelahan antara elite PKS dan massa pendukungnya," ujar Mahfuz di dalam keterangan tertulis.

3. Pembagian jatah kursi menteri di kabinet sudah mulai dibahas

IDN Times/Dini Suciningrum

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, partai politik Koalisi Indonesia Maju sudah membahas pembagian jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"(Diskusi pembagian menteri sudah) Ada," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat kemarin.

Namun, ia irit bicara ketika ditanya sejak kapan diskusi terkait pembagian jatah kursi menteri itu mulai dilakukan.

"Ya nanti saja," kata Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu.

Menurut AHY, Demokrat tidak mempersoalkan tiga parpol di Koalisi Perubahan yang menunjukkan sinyal ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai. Ia mengatakan, semua pihak saat ini sedang menata Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar terus solid di bawah kepemimpinan Prabowo.

"Kita tahu Beliau juga memikirkan semuanya dengan masak-masak, dengan matang-matang, secara komprehensif melihat peta. Bukan hanya peta politik di parlemen, tapi juga bagaimana pemerintahan ke depan ini bisa bekerja secara efektif. Saya rasa semangatnya adalah kita rekonsiliasi sebagai bangsa," tutur dia lagi.