Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Minta Tingkatkan Pengamanan

Selain itu, Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Untuk pihak pemerintah, ia mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Afif berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan.

"Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan,” ujarnnya.

Dalam jajaran aparat pengamanan negara, Afif meminta kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara beserta dan BIN Daerah bisa memperkuat koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Lebih jauh ia menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberikan rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah," tuturnya.

Berdasarkan laporan IKP Bawaslu, Kabupaten Manokwari dan Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah yang paling rawan saat penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. "Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89,” katanya.

“Dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi yaitu mencapai 86,42,” tambahnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb