MA Sunat Vonis Edhy Prabowo dari 9 Jadi 5 Tahun, Ini Reaksi KPK

10 Mar 2022, 12:19 WIB

Edhy Prabowo. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menjalani putusan Mahkamah Agung terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi koruptor benur, Edhy Prabowo. Meski begitu, KPK menilai harusnya MA mempertimbangkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Kami menghormati setiap putusan peradilan, termasuk putusan kasasi MA terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi putusan dimaksud, segera setelah kami terima akan kami pelajari putusan lengkapnya tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Kamis (10/3/2022).

1. Korupsi harus diberantas dengan cara luar biasa

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)

Ali mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dimusuhi bersama. Untuk memberantasanya, perlu cara yang luar biasa.

"Satu di antaranya tentu bisa melalui putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang," ujarnya.

2. Putusan MA harusnya mempertimbangkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa

Juru Bicara KPK (dok. Humas KPK)

Ali menilai pemberian efek jera merupakan salah satu penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Pemberian efek jera itu bisa berupa besarnya pidana badan, serta pidana tambahan seperti uang pengganti ataupun pencabutan hak politik.

"Oleh karenanya, putusan Majelis Hakim seyogyanya juga mempertimbangkan hakikat pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime," ujarnya.

3. Vonis Edhy Prabowo sempat diperberat jadi 9 tahun

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui, MA memutuskan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi ekspor benur. Ia awalnya divonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta dan uang pengganti senilai Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS. Namun, ia tak terima dan mengajukan banding.

Di tingkat Pengadilan Tinggi, vonis Edhy Prabowo justru diperberat menjadi 9 tahun penjara, denda Rp400 juta, dan uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS. Ia tak terima dan mengajukan kasasi, hingga akhirnya kembali pada putusan semula.

Selain divonis 5 tahun penjara, Edhy juga wajib membayar denda Rp400 juta. Apabila tak dibayar dalam sebulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan hukuman penjara enam bulan.