Mahfud MD: Benny Wenda Hanya Deklarasi di Twitter, Kenapa Harus Ribut?

Mahfud menuturkan Benny Wenda membuat negara ilusi. Maksudnya, negara yang tidak pernah ada faktanya. Sebab, menjadi sebuah negara dibutuhkan syarat-syarat. Sedangkan, Papua Barat tidak memenuhi persyaratan tersebut.

"Negara itu syaratnya ada tiga, syarat itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah dia kuasai, kemudian ada pemerintah. Dia tidak ada. Rakyatnya siapa, dia memberontak. Wilayahnya kita menguasai. Pemerintah siapa yg mengakui dia pemerintah, orang Papua sendiri tidak juga mengakui," jelas Mahfud.

Selain itu, kata Mahfud, menjadi sebuah negara harus mendapatkan pengakuan dari negara lain dan organisasi internasional.

"Dia tidak ada yang mengakui. Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu. Tapi kecil itu daripada ratusan negara besar. Vanuatu kan kecil dan tidak masuk juga ke organisasi internasional hanya disuarakan secara politik," ucap dia. 

Oleh karena itu, Mahfud meminta masyarakat untuk tidak meributkan hal itu. Sebab, Benny Wenda dianggap hanya membangun negara ilusi saja.

"Oleh sebab itu, rakyat tidak perlu terlalu takut. Itu kan ilusi saja. Apalagi deklarasi kemerdekaan melalui Twitter. Kenapa kita harus ribut, orang saya tiap hari Twitter-an juga," tutur Mahfud.

Benny Wenda sebelumnya sempat mengumumkan bahwa pihaknya akan membentuk Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat secara tertulis dan dirilis ke publik pada Selasa, 1 Desember 2020. Benny sendiri merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” beber Wenda seperti dikutip melalui situs resmi ULMWP, Selasa (2/12/2020).

Menurut pemerintahan sementara yang dibuatnya, kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka juga menolak dan tidak akan memantuhi hukum serta pengenaan apa pun oleh pemerintah Indonesia.