Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih lewat sidang istimewa 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.
"Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, {residen belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang. Bahkan, tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat (20/11/2026).
IDN Times telah mendapat izin untuk mengutip cuitan tersebut dari tim Mahfud. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, sesuai aturan di dalam UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.
Mahfud menemukan ada ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.
Bila dihitung mundur 14 hari kerja dari 9 Desember 2026, maka hari terakhir untuk penyerahan dua nama cawapres jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Sementara, rentang waktu dari 25 November 2026 hingga ke 9 Desember 2026 merupakan penetapan tanggal dua pekan di dalam kalender.