Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, mengatakan bahwa RUU tersebut diserahkan ke Knesset oleh ketua faksi partai oposisi Israel, Oded Forer. Lieberman mengatakan bahwa pembatasan masa jabatan PM ini sebetulnya merupakan usulan dari seluruh partai oposisi yang ada di Knesset, bukan hanya dari partainya saja.
Partai Oposisi Israel Usul Pembatasan Jabatan PM Jadi 8 Tahun

- Partai oposisi Israel mengajukan RUU pembatasan masa jabatan perdana menteri menjadi maksimal dua periode atau delapan tahun kepada Knesset pada 19 November 2026.
- Oposisi menyatakan aturan ini diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu dan mendorong regenerasi pemerintahan secara rutin.
- RUU akan divoting Knesset, lalu menjalani tiga peninjauan jika disetujui; Netanyahu telah menjabat dalam tiga periode, sementara Gadi Eisenkot ditunjuk membentuk pemerintahan baru.
Jakarta, IDN Times - Salah satu partai oposisi Israel, Partai Yisrael Beiteinu, mengusulkan pembatasan masa jabatan perdana menteri (PM) menjadi hanya 2 periode atau 8 tahun. Usulan tersebut termuat dalam rancangan undang-undang (RUU) yang sudah diserahkan ke parlemen Israel (Knesset) pada Kamis (19/11/2026) kemarin.
1. Partai oposisi Israel ingin mencegah kekuasaan terkonsentrasi di satu orang

potret Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (flickr.com/The White House via commons.wikimedia.org/The White House) Dilansir Anadolu Agency, semua partai oposisi tadi tidak ingin kekuasaan di Israel hanya dipegang oleh satu orang saja karena ia bisa menjabat sebagai PM selama lebih dari 2 periode. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan PM harus dilakukan agar pemerintahan Israel bisa melakukan regenerasi yang sehat secara rutin.
“Seorang perdana menteri tidak memiliki negara dan posisi senior ini bukanlah hak milik eksklusif dari satu individu. Delapan tahun tentu saja waktu yang cukup untuk memimpin negara. Negara Israel seharusnya tidak sampai pada situasi di mana urusan hukum pribadi pemimpinnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan negara,” kata Forer.
2. Knesset akan melakukan voting soal RUU pembatasan jabatan PM

ilustrasi anggota parlemen (pexels.com/Hector Berganza) Selanjutnya, Knesset akan melakukan proses pemungutan suara untuk menentukan apakan RUU usulan pembatasan PM tadi disetujui mayoritas anggota parlemen atau tidak. Jika disetujui mayoritas, RUU tersebut masih perlu melewati tiga kali peninjauan tambahan dan menyelesaikan prosedur legislatif sebelum menjadi undang-undang (UU). Namun, hingga saat ini, belum ada waktu pasti yang ditetapkan Knesset untuk melakukan voting mengenai RUU tersebut.
“Di sini, kita tidak menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Kita menegaskan bahwa kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi apa pun. Sudah saatnya menetapkan aturan main yang jelas yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang nama, afiliasi partai, atau posisi. Negara Israel lebih besar daripada individu mana pun dan lembaga-lembaganya harus lebih kuat daripada siapa pun yang memegang jabatan di dalamnya,” lanjut Forer.
3. Benjamin Netanyahu menjabat selama lebih dari 2 periode

potret Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (commons.wikimedia.org/Itzhak Harari) Di Israel, seorang PM memang bisa menjabat selama lebih dari 2 periode atau 8 tahun. Hal ini dilakukan oleh PM Israel saat ini, Benjamin Netanyahu. Sebab, ia sudah menjadi orang nomor satu di Pemerintahan Israel selama 3 periode.
Netanyahu sendiri pertama kali terpilih menjadi PM Israel pada 1996. Ketika itu, ia menjabat hingga 1999. Itu merupakan periode pertama Netanyahu memimpin Israel. Kemudian, Netanyahu sempat hiatus dari dunia politik selama 10 tahun sebelum akhirnya terpilih lagi menjadi PM pada 2009. Ia menjabat hingga 2021.
Pada Desember 2022, Netanyahu kembali dipercaya menjadi kepala pemerintahan Israel dan masa jabatannya masih bertahan hingga saat ini. Namun, masa Netanyahu sebagai PM Israel kemungkinan akan berakhir. Sebab, Presiden Israel, Isaac Herzog, pada 8 November lalu memutuskan menunjuk Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru Israel. Jika ia berhasil membentuk pemerintahan dalam 6 pekan, ia otomatis akan langsung menjadi PM Israel yang baru untuk menggantikan Netanyahu.




















