Mantan Presenter Nico Siahaan Dimintai Keterangan di KPK, Ada Apa?

Menurut Febri, jumlah uang yang dikembalikan untuk kegiatan hari Sumpah Pemuda itu berasal dari sumbangan PDI Perjuangan dan mencapai Rp 250 juta. 

"KPK menemukan indikasi sumber dana itu terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," kata Febri melalui keterangan tertulis hari ini. 

Mantan aktivis antikorupsi itu mengatakan, uang tersebut diduga diberikan oleh Sunjaya. Namun, pengembaliannya dilakukan oleh pihak lain. 

"Sehingga pengembalian tersebut dibuatkan berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara ini," tutur dia. 

Menurut Febri, pengembalian uang yang dilakukan oleh Sunjaya tidak akan menghapus tindak pidananya. Namun, hal itu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. 

KPK pun turut mengimbau partai politik agar memperhatikan sumber dana dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan. 

"Karena kalau ada permintaan sumbangan atau donasi kepada kepala daerah, tentu hal tersebut berisiko tinggi karena asal usul uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah seperti fee proyek, perizinan atau hal lain terkait kewenangan kepala daerah," kata dia. 

Lalu, apakah partai politik yang menerima dana bersumber dari fee proyek bisa dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, hal tersebut masih menjadi perdebatan. 

"Sebab, sampai sekarang kan kita masih mendebatkan apakah parpol itu sama seperti korporasi. Kalau korporasi kan sifatnya mencari untung, sementara parpol kan dibentuk bukan untuk itu, jadi secara akademik masih menjadi perdebatan," kata Saut, Jumat (30/11), yang ditemui di Plaza Festival. 

Menurut Saut, sebagai pihak yang kerap menandatangani pakta integritas, partai politik sudah sepatutnya selalu mengecek dari mana asal dana sumbangan yang mereka terima. 

"Kalau bicara mengenai integritas ya harus seperti itu dong. Harus berhati-hati," kata pria yang sempat menjadi staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

Melihat rentannya partai politik menerima dana dari sumber yang tidak dibenarkan, KPK pun mengimbau agar parpol membangun sistem integritas, salah satunya terkait dengan akuntabilitas sumber dana. 

"Ajakan ini ditujukan kepada semua parpol tentunya, agar ke depan baik untuk sumber dana dari APBN atau sumbangan-sumbangan dari pihak lain seperti kader, kepala daerah atau penyelenggara negara dan donasi eksternal bisa dipertanggung jawabkan asal usul serta pengelolaannya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. 

Sehingga, nantinya audit dana partai politik dan transparansi pada publik menjadi sesuatu yang niscaya dan menjadi komitmen bersama. 

Sunjaya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Sunjaya tertangkap tangan menerima uang suap Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto, agar ia bisa menempati jabatannya saat ini. 

Gatot pun ikut ditetapkan jadi tersangka karena diduga telah melanggar aturan yang melarang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, setiap pejabat yang ingin mendapatkan posisi di atasnya, mulai dari camat, lurah hingga eselon 3, harus menyerahkan setoran dengan nilai tertentu. 

"Pemberian setoran kepada Bupati nanti dilakukan setelah pejabat terkait dilantik," ujar Alex ketika memberikan keterangan pers, Kamis (25/10) lalu.