Beban moral dan ekonomi yang dihadapi perempuan meningkat, beriringan dengan penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan akses perlindungan, evakuasi, dan layanan kebencanaan.
KPI: Perempuan dan Disabilitas Paling Terdampak Karhutla
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Karhutla menambah beban perempuan melalui pekerjaan rumah, perawatan keluarga sakit, serta biaya masker dan obat, saat pendapatan menurun akibat aktivitas ekonomi terganggu.
- Penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses evakuasi dan layanan bencana; BNPB memiliki kebijakan, tetapi unit pelayanan disabilitas baru terbentuk di lima provinsi sejak 2016.
- Perempuan juga terlibat dalam penanganan karhutla, seperti patroli dan edukasi oleh The Power of Mama di Ketapang, sehingga keterlibatan mereka dalam pencegahan dan pengambilan keputusan perlu diperkuat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar, khususnya bagi kehidupan masyarakat setempat. Dampaknya turut memperberat kehidupan kelompok rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai, penanganan karhutla perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, bukan hanya berfokus pada pemadaman api.
1. Beban perempuan bertambah saat terjadinya karhutla
ilustrasi perempuan korban kekerasan yang terisolasi (unsplash.com/Pablo Merchán Montes) Yuli Suryantika dari Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan ketika asap karhutla muncul, pekerjaan perempuan bertambah. Mereka harus lebih sering membersihkan abu, mencuci, merawat anggota keluarga yang sakit, serta membeli masker dan obat.
Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi berkurang, sehingga pendapatan menurun tetapi pengeluaran terus meningkat.
“Beban tambahan ini nyata, meski sering tidak terlihat dalam statistik bencana. Lanjut jadi perempuan, perempuan menjadi manajer krisis keluarga, pengeluaran bertambah, pendapatan berkurang, yang pasti dompet keluarga terjepit,” kata Yuli dalam diskusi publik Yayasan Madani Berkelanjutan terkait karhutla, Kamis (10/9/2026).
Yuli menyebut perempuan, anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis, sebagai kelompok yang lebih rentan dampak bencana.
2. Penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dan akses khusus
ilustrasi penyandang disabilitas (unsplash.com/Annie Spratt) Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, menanggapi terkait akses evakuasi disabilitas yang masih sulit ketika bencana datang.
Dia menyebut telah memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yang tertulis pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.
Namun, Pangarso menyatakan, unit pelayanan disabilitas baru terbentuk di lima provinsi sejak 2016. Penguatan akses evakuasi dan layanan bagi penyandang disabilitas masih perlu didorong.
“Apa saja yang dilakukan dalam ini adalah mulai dari penanganan, partisipasi dan pelindungan disabilitas dalam kegiatan bencana. Kita harus paham ya bahwa bencana itu selain berefek pada disabilitas, tapi juga bisa menimbulkan disabilitas baru,” kata Pangarso dalam diskusi yang sama.
Pangarso juga menekankan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam penanggulangan bencana, bukan sekadar menjadi objek penanganan.
“Kami juga akan mendorong bagaimana disabilitas itu juga mempunyai akses sehingga mereka bisa berperan, tidak saja menjadi objek tapi harus sudah menjadi subjek,” tegas Pangarso.
3. Perempuan ikut berada di garis depan penanganan karhutla
Lahan seluas 673,4 hektare terdampak karhutla di Taman Nasional Way Kambas, petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, Kelurahan Kuala Penet, Kecamatan Resort Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (21/8/2026). (Dok. BNPB) Yuli juga mengatakan perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak karhutla, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya penanganannya.
Ia mencontohkan kelompok The Power of Mama di Kabupaten Ketapang yang melakukan patroli, penjagaan, edukasi kepada masyarakat, menyuarakan kondisi warga, serta ikut menangani persoalan karhutla.
Menurut Yuli, keterlibatan perempuan dalam penanganan bencana perlu diperkuat, termasuk dalam pencegahan dan pengambilan keputusan.
“Jika perempuan selalu di garis depan saat keluarga terdampak, mengapa mereka tidak selalu berada di meja kebijakan?” tegas Yuli.
