Batu, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penggeledahan di Balai Kota Among Tani, Batu. Jumat (8/1/2021), lembaga antirasuah itu menggeledah ruang kerja Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menyasar ruangan Wali Kota Batu. Setelah selesai sekitar pukul 13.00 WIB penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di ruang Balitbangda.
Sejak hari Rabu lalu (6/1/2021), total sudah ada 8 ruangan yang digeledah. Khusus untuk penggeledahan kali ini, KPK kembali membawa lima buah koper yang berisi sejumlah berkas terkait perizinan pariwisata. Dokumen tersebut diambil dari dua ruangan yang digeledah.
"Hari kamis kemarin ada tiga ruangan dinas yang digeledah. Yakni Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu," terang Plt Jubir penindakan KPK, Ali Fikri.
Ali menambahkan, penggeledahan tersebut masih terkait dengan kasus dugaan TPK Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017 yang menyeret nama eks Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Tim penyidik KPK kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan untuk mengembangkan kasus tersebut.
"Untuk perkembangan mengenai hasil geledah akan kami sampaikan lebih lanjut," tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menjelaskan, dirinya sempat berkomunikasi dengan tim penyidik KPK. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik KPK mencari berkas ketika dirinya belum menjadi Wali Kota Batu.
Ia juga mendapat penjelasan dari penyidik bahwa SOP kerja mereka memang tidak memerlukan pemberitahun terlebih dahulu. Dewanti menganggap KPK sedang bersilaturahmi
"Yang dicari memang berkas pada periode sebelum saya menjadi wali kota. Kami anggap mereka tamu saja seperti yang lainnya. Tentu kami harus melayani dengan baik," terangnya.
Sejauh ini sudah ada 7 dinas ditambah ruang kerja wali kota yang digeledah KPK di Kota Batu. Dewanti menilai, kegiatan KPK itu tak terlalu mengganggu persiapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Tidak ada masalah karena pelayanan semua masih berjalan normal," tukasnya.