Jakarta, IDN Times – Masyarakat adat menolak terus disalahkan setiap kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. Mereka menilai praktik perladangan tradisional yang diwariskan turun-temurun kerap disamakan dengan pembakaran lahan secara liar untuk kepentingan bisnis.
Padahal, masyarakat adat memiliki aturan khusus dalam membuka lahan dengan cara membakar. Praktik ini tidak dilakukan sembarangan. Ada ketentuan mengenai kalender musim, arah angin, hingga pembuatan sekat bakar untuk mencegah api merambat ke luar ladang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (DAMANDA) Barito Utara sekaligus anggota Masyarakat Adat Suku Dayak Taboyan, Putes Lekas. Ia menyampaikan keberatannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/11/2026).
Menurut Putes, praktik membakar lahan dalam perladangan tradisional merupakan bagian dari pengetahuan ekologis dan kearifan lokal masyarakat adat. Karena itu, praktik tersebut tidak bisa serta-merta disamakan dengan pembakaran lahan untuk kepentingan komersial.