Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Masyarakat Adat Tolak Disalahkan soal Karhutla, Ini Alasannya

4 min read
Masyarakat Adat Tolak Disalahkan soal Karhutla, Ini Alasannya
Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026, Kamis (19/11/2026)(dok. Humas MK)

  • Masyarakat adat menolak disamakan dengan pelaku pembakaran liar, menegaskan perladangan tradisional merupakan kearifan ekologis dan budaya yang diwariskan lintas generasi.

  • Pembakaran ladang adat diatur ketat melalui kalender musim, sekat bakar minimal dua meter, perhitungan arah angin, pemberitahuan kepada pemangku adat, serta pelaksanaan bergiliran.

  • Putes Lekas mengajukan uji materi ke MK untuk memperjelas pengecualian pembakaran berbasis kearifan lokal bagi kebutuhan subsisten dan mencegah celah bagi kepentingan komersial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Masyarakat adat menolak terus disalahkan setiap kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. Mereka menilai praktik perladangan tradisional yang diwariskan turun-temurun kerap disamakan dengan pembakaran lahan secara liar untuk kepentingan bisnis.

Padahal, masyarakat adat memiliki aturan khusus dalam membuka lahan dengan cara membakar. Praktik ini tidak dilakukan sembarangan. Ada ketentuan mengenai kalender musim, arah angin, hingga pembuatan sekat bakar untuk mencegah api merambat ke luar ladang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (DAMANDA) Barito Utara sekaligus anggota Masyarakat Adat Suku Dayak Taboyan, Putes Lekas. Ia menyampaikan keberatannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/11/2026).

Menurut Putes, praktik membakar lahan dalam perladangan tradisional merupakan bagian dari pengetahuan ekologis dan kearifan lokal masyarakat adat. Karena itu, praktik tersebut tidak bisa serta-merta disamakan dengan pembakaran lahan untuk kepentingan komersial.

  1. 1. Masyarakat adat punya aturan khusus untuk membakar lahan

    IMG_20260413_170931.jpg
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Bagi Putes, membuka lahan dengan cara membakar bukan sekadar metode membersihkan ladang. Praktik tersebut merupakan bagian dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, ritual budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan selama ratusan tahun.

    Ia menilai, perladangan tradisional tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara pembakaran terkendali oleh masyarakat adat dan pembakaran liar untuk membuka perkebunan berskala besar.

    Putes menjelaskan, masyarakat adat memiliki sejumlah ketentuan sebelum melakukan pembakaran lahan.

    Pertama, masyarakat mengikuti kalender musim secara ketat. Prosesnya dimulai dengan memilih lokasi bekas belukar tua, menebas vegetasi, hingga menentukan waktu pembakaran pada puncak musim kemarau.

    Kedua, masyarakat wajib membuat sekat bakar dengan membersihkan vegetasi selebar minimal dua meter di sekeliling ladang. Langkah ini bertujuan membatasi pergerakan api agar tidak merambat ke kawasan lain.

    Ketiga, arah angin harus diperhitungkan sebelum api dinyalakan. Pembakaran dilakukan dengan mempertimbangkan arah angin dan dimulai dari sisi luar menuju bagian dalam ladang.

    Keempat, pembakaran tidak boleh dilakukan secara sepihak. Masyarakat harus terlebih dahulu menyampaikan rencana pembakaran kepada pemangku adat dan pemilik ladang di sekitarnya. Pelaksanaannya pun dilakukan secara bergiliran.

    Selain memiliki aturan teknis, tradisi perladangan tersebut juga mengandung nilai spiritual. Setiap kegiatan diawali dan diakhiri dengan upacara adat yang dipimpin tetua adat atau wadian/balian.

  2. 2. Masyarakat adat merasa kerap menjadi kambing hitam karhutla

    WhatsApp Image 2025-09-17 at 13.54.06.jpeg
    Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Meski memiliki aturan turun-temurun, Putes menyebut masyarakat adat masih kerap mendapat stigma sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan. Praktik perladangan tradisional mereka dianggap sebagai cara lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

    Padahal, menurutnya, masyarakat hukum adat telah hidup dengan sistem pengetahuan dan kearifan lokal jauh sebelum Indonesia berdiri. Pengetahuan tersebut menjadi bagian dari cara mereka mengelola tanah sekaligus menjaga hubungan dengan alam.

    Putes menilai, anggapan bahwa perladangan tradisional selalu bertentangan dengan kelestarian lingkungan merupakan pandangan yang keliru. Kearifan lokal justru mengatur hubungan masyarakat dengan alam serta membentuk tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

    Ia juga menyoroti ancaman kriminalisasi yang dinilai masih membayangi masyarakat adat akibat praktik perladangan yang telah diwariskan lintas generasi.

    "Sejarah telah membuktikan praktik turun-temurun kami tidak pernah mengakibatkan kebakaran hutan ataupun bencana asap, sehingga sangat tidak adil jika kami dijadikan kambing hitam atas bencana yang belakangan ini terjadi," kata dia.

    Menurut Putes, menghapus atau melarang praktik perladangan tradisional sama artinya dengan memutus warisan leluhur. Padahal, tradisi tersebut memiliki nilai budaya, tatanan sosial, dan kesakralan bagi masyarakat adat.

  3. 3. Masyarakat adat gugat aturan pembakaran lahan ke MK

    Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Keberatan terhadap ancaman kriminalisasi tersebut turut dibawa Putes ke jalur konstitusional. Ia mengajukan uji materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    Ketentuan tersebut mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal ini mengatur pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.

    Melalui perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026, Putes meminta MK memberikan penegasan mengenai batasan pengecualian tersebut.

    Ia berharap pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan subsisten atau kebutuhan hidup sehari-hari.

    Dengan penegasan itu, Putes ingin negara memberikan perlindungan hukum terhadap tradisi masyarakat adat. Pada saat yang sama, ia berharap ketentuan tersebut tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan komersial.

    Bagi masyarakat adat, persoalan ini bukan sekadar mempertahankan metode tradisional dalam mengolah tanah. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi tetap mendapat perlindungan hukum tanpa mengesampingkan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Related Articles

See More