Membangun Generasi di Tengah Tantangan Era Digital

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melihat ancaman dari perubahan ruang publik. Demokrasi membutuhkan percakapan dan nalar, tetapi ruang digital justru berpotensi mengubah nalar publik menjadi emosi.

“Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih,” kata Komaruddin, dalam keterangan pers, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Komaruddin, 'air bersih' itu adalah informasi yang kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti. Ia juga mengingatkan kecerdasan artifisial (AI) adalah “agent without feeling, tanpa hati”. Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi.

“Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator,” ujarnya.

Dari ruang publik, persoalan bergerak ke pusat kekuasaan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut, korupsi Indonesia telah mencapai bentuk yang lebih berbahaya: state capture corruption. Bukan sekadar orang mencuri uang negara, melainkan kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi kebijakan dan institusi negara.

“Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption,” kata Samad.

Masalahnya, kata Samad, berada pada sistem penegakan hukum itu sendiri. Ketika aparat tidak independen atau menyalahgunakan kekuasaan, pemberantasan korupsi dapat kehilangan tujuannya.

“Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power,” ujarnya.

Karena itu, Indonesia membutuhkan pembenahan sistem peradilan pidana dan grand design pemberantasan korupsi yang menyeluruh.

Pada kesempatan sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan jawaban dari sisi identitas. Di tengah perubahan yang cepat, ia melihat kebudayaan bukan ornamen, melainkan fondasi. Indonesia, kata dia, bukan sekadar nation state, tetapi juga civilizational state dengan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya yang besar.

“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli.

Fadli mengatakan kebudayaan dapat menjadi modal ekonomi, soft power, sekaligus kekuatan yang menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan ketika dunia berubah.

Namun, perubahan paling dekat dengan manusia datang dari teknologi. Pakar perubahan Rhenald Kasali menyebutnya human disruption. Teknologi tidak lagi hanya mengubah perusahaan atau pekerjaan, tetapi mulai mengubah perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, dan identitas manusia.

“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald.

Algoritma dapat mengarahkan perhatian. Terlalu banyak pilihan dapat membingungkan. Kenyamanan mengubah perilaku. Internet bahkan ikut membentuk identitas. Di sinilah paradoks perubahan muncul. Teknologi membuat pengetahuan tersedia di mana-mana, tetapi tidak otomatis membuat manusia lebih berdaya.

“Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus atau di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana,” ujar Rhenald.

Tanpa kesadaran dan literasi digital, Rhenald memperingatkan, teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan.

Itulah inti Generasi Indonesia Bertutur: bukan sekadar membicarakan perubahan, melainkan mencari cara agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika perubahan semakin cepat. Sebab teknologi dapat mengubah manusia, kekuasaan dapat membelokkan negara, dan informasi dapat mengaburkan kebenaran.

Pada akhirnya, yang menentukan masa depan bukan hanya seberapa cepat perubahan terjadi, tetapi siapa yang mampu membaca, mengendalikan, dan memberi arah pada perubahan tersebut.