Membongkar Modus Demo Bayaran: Jaket Almamater hingga Uang Tunai

Seorang aktivis pergerakan mahasiswa yang namanya dirahasiakan, Yanto menjelaskan bagaimana pola dan praktik demo bayaran bisa terjadi hingga melibatkan mahasiswa.

Yanto mengatakan, salah satu rekannya berinisial R tampak hadir dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda yang diadakan di kawasan Bundaran HI. Ia mengenal R karena pernah menjadi kelompok yang sama di organisasi mahasiswa.

Namun, menurut Yanto, kehadiran R dipastikan tidak mewakili kampusnya. Pihak kampus sudah memberikan klarifikasi bahwa R hadir secara personal dan tidak membawa nama kampus dalam struktur kelembagaan.

"Dia tidak mewakili nama instansi apapun gitu dalam struktur kelembagaan," kata Yanto saat dihubungi IDN Times.

Di sisi lain, Yanto mengatakan Rahul sulit dihubungi setelah polemik yang terjadi semakin ramai.

"Sejauh ini belum bisa dihubungin mahasiswa itu," ujarnya.

Bagi Yanto, kasus tersebut menunjukkan satu hal penting, keberadaan satu atau beberapa mahasiswa asli tidak otomatis membuat seluruh massa yang memakai atribut kampus dapat dianggap sebagai representasi kampus.

Menurut dia, dalam sejumlah aksi, mahasiswa asli memang bisa bercampur dengan massa yang direkrut untuk kepentingan tertentu.

"Memang kadang-kadang tuh gerakan mahasiswa selalu disusupi hal-hal seperti ini yang dibayar Rp250 ribu, dibayar dengan apa pun itu memang sering," katanya.

Kesaksian serupa datang dari Joko. Bedanya, Joko tidak berbicara dari posisi pihak yang mengamati. Dia mengaku pernah menjadi bagian dari massa aksi berbayar beberapa tahun lalu.

Joko sebagai mahasiswa kerap hadir di berbagai demo bayaran. Tapi kehadirannya di lokasi aksi unjuk rasa sama sekali tidak mengatasnamakan kampus. Ia dan massa lainnya menanggalkan atribut perguruan tinggi tempat berkuliah.

"Kalau demo bayaran itu saya sudah beberapa kali cuma bukan ikut kayak agenda yang pakai almamater mahasiswa yang lagi ramai itu, lebih ke gerakan taktis saja semisal demo di KPK pakai nama gerakan apa gitu," ujar Joko.

Dalam pengalaman Joko, peserta aksi tidak semuanya mahasiswa. Ada pula masyarakat sipil yang memang langganan untuk dibayar jadi peserta demo.

Di sinilah almamater menjadi bagian penting. Menurut Joko, ada saja peserta yang bukan mahasiswa tetapi diminta mengenakan almamater. Permintaan itu biasanya datang dari koordinator lapangan (korlap).

Joko sendiri tak mengetahui lebih lanjut dari mana almamater itu berasal. Dia hanya memastikan, almamater dari berbagai kampus sudah disiapkan oleh korlap sejak awal.

"Biasanya mereka cuma disuruh pakai sama korlap-nya," ujarnya.

Dengan kata lain, atribut yang secara visual menunjukkan identitas mahasiswa belum tentu menggambarkan identitas sebenarnya dari seluruh orang yang memakainya.

Joko juga menjelaskan bahwa sebelum aksi peserta biasanya dikumpulkan dan didata.

"Biasanya sebelum acara gitu mereka absen dulu," katanya.

Setelah agenda selesai, peserta kemudian menerima uang. Pola tersebut membuat posisi koordinator lapangan atau korlap menjadi penting. Mereka bukan sekadar mengatur barisan, tetapi menurut kesaksian Joko juga menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan peserta.

Sementara di atas korlap ada pihak pemesan yang punya kepentingan tertentu dan menyiapkan ongkos logistik. Biasanya orang-orang ini disebut bohir.

Namun, Joko mengatakan orang yang menjadi korlap tidak selalu sama. Dia juga mengaku tidak mengetahui siapa saja pihak yang sering memesan demo.

"Tergantung arahannya kalau yang order itu siapa dan tergantung isunya," ujar Joko.

Karena alasan ekonomi, Joko mengaku tidak terlalu memedulikan siapa pihak di belakang aksi. Sambil berkelakar, ia mengaku lebih tertarik dengan uang hasil yang diterima setelah ikut demo.

"Kalau saya sih biasanya ikut-ikut saja karena kan dapet duit, jadi kurang tahu siapa," tutur dia, sembari tertawa.

Jika almamater menjadi atribut visual, uang menjadi bagian lain dari mekanisme. Yanto dan Joko sama-sama mengonfirmasi beragam besaran upah dari demo bayaran.

Joko mengaku pernah menerima bayaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu untuk satu kali aksi. Bahkan dia sering dapat bonus, misalnya berupa minuman, makanan, hingga rokok.

"Kalau demo bayaran itu saya sudah beberapa kali, sekali demo dikasih Rp50 ribu sampai Rp100 ribu, ditambah ada es dan rokok," ujarnya.

Menurut Joko, pembayaran dilakukan secara tunai. Ada dua mekanisme, biasanya diberikan sebelum demo di titik kumpul atau setelah mengikuti demo di titik lainnya.

Kesaksian Joko menggambarkan mekanisme yang relatif sederhana. Di mana peserta berkumpul di titik tertentu, melakukan absensi, mendapatkan arahan, mengikuti aksi, kemudian menerima uang.

Tidak ada rekening khusus atau mekanisme administrasi rumit yang dia ceritakan. Transaksi berlangsung secara langsung.

Namun, pengalaman Joko bukan satu-satunya cerita mengenai nominal pembayaran.

Yanto mengaku pernah mendapatkan informasi mengenai peserta aksi yang disebut memperoleh bayaran Rp250 ribu per orang. Menurut informasi yang dia terima, nominal itu kemudian dipotong oleh pihak koordinator lapangan. Tak jarang pihak yang menjadi korlap justru berasal dari senior di kampus.

Upah dari peserta demo bayaran juga sering dikorupsi. Mereka mengistilahkan praktik itu sebagai "dipotek". Di mana jatah yang dianggarkan, tidak sesuai dengan nominal yang diberikan.

"Katanya ada yang dia dibayar, mereka tuh dibayar Rp250 per orang kepala, cuman ternyata dipotong sama si korlapnya jadi Rp100. Bahkan kadang ada yang Rp70.000 gitu," kata Yanto.

Ketika ditanya berapa uang yang akhirnya diterima peserta, Yanto menyebut kisaran Rp70 ribu hingga Rp100 ribu.

"Biasanya dikasih anak-anak tuh biasanya Rp70 ribu atau Rp100 itu beda-beda," ujarnya.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara nominal yang disebut sebagai bayaran awal dengan uang yang diterima peserta di lapangan.

Namun, penting dicatat, Yanto tidak menyaksikan sendiri transaksi tersebut. Dia menyampaikan informasi yang menurutnya diperoleh dari rekan-rekan yang ditawari maupun yang terlibat. Berbeda dengan Joko yang mengaku mengalami sendiri pemberian uang.

Keduanya bertemu pada satu pola yang sama. Di mana uang diberikan kepada massa yang hadir, sedangkan korlap berada di antara peserta dan pihak yang mengatur aksi.

Joko mengatakan pembayaran biasanya dilakukan di titik kumpul. Yanto menyebut adanya kemungkinan pemotongan oleh korlap atau senior.

Joko lantas memberikan gambaran mengenai durasi. Menurutnya, aksi yang pernah dia ikuti bisa berlangsung hingga tiga jam. Jika hanya berupa deklarasi atau kegiatan seremonial, durasinya biasanya lebih singkat.

"Kalau misalnya cuma deklarasi atau semacamnya, paling dua jam itu juga lama ngobrol dulu," ujarnya.

Tidak semua peserta, menurut Joko, mendapatkan instruksi untuk melakukan tindakan tertentu.

"Nggak ada ke arah sana sih," katanya, ketika ditanya mengenai arahan untuk membuat kericuhan atau meneriakkan sesuatu secara khusus.

Sementara perlengkapan aksi seperti spanduk biasanya sudah disediakan.

"Kalau pokoknya alat alat kaya sepanduk itu udh di suapin," ujar Joko.

Kesaksian ini menggambarkan bahwa peserta tidak selalu diminta merancang aksi sendiri. Sebagian kebutuhan aksi telah disiapkan sebelum massa tiba di lokasi.

Jika cerita Joko menggambarkan mekanisme paling dasar, Yanto membawa persoalan tersebut ke level yang lebih kompleks. Menurutnya, pengerahan massa tidak selalu berhenti pada pembayaran peserta. Ada pula kemungkinan pengaruh senior, perubahan isu, hingga pihak bohir.

Yanto mengaku tidak mengetahui siapa koordinator Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026. Namun, ia mengatakan pernah melihat sosok yang menurut pengamatannya kerap berperan sebagai penghubung.

Dia menyebut adanya keterlibatan senior yang mendatangi kampus dan mendekati mahasiswa.

"Bukan sering ke kampus, tapi ada senior yang pergi ke kampus terus kooptasi anak oknum-oknum, anak-anak, anak-anak mahasiswa," katanya.

Menurut dia, senior yang terlibat bisa satu orang ataupun kelompok. Yanto juga menyebut dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam mengarahkan gerakan mahasiswa.

Dia bahkan menyatakan, berdasarkan apa yang menurutnya pernah dia lihat dalam dinamika gerakan mahasiswa, pihak yang disebut sebagai bohir dapat berasal dari kalangan politikus maupun aparat.

"Bohirnya bisa politikus, bisa kementerian, bisa polisi tergantung siapa yang ini," kata Yanto.

"Bisa saja politikus, bahkan polisi sendiri tuh bisa jadi," sambungnya.

Namun, dia memberikan contoh mengenai dugaan perubahan isu dalam sebuah gerakan mahasiswa. Menurut Yanto, ada aksi yang awalnya membawa isu dugaan korupsi kepala daerah, tetapi kemudian isu tersebut disebut dialihkan menjadi aksi terhadap seorang pejabat pemerintah pusat.

Kemudian, menurut cerita yang dia dengar dari senior-senior mahasiswa, muncul arahan untuk mengubah isu.

Menurut dia, pola pengaruh terhadap gerakan mahasiswa juga dapat berbentuk pembatasan isu. Dia mengatakan pernah melihat mahasiswa yang awalnya kritis kemudian diarahkan agar tidak terlalu keras terhadap aparat.

"Laporan untuk mereka tuh ambil uangnya biasa dari politikus, ambil uangnya biasa dari polisi misalnya dan mereka tuh akhirnya gerakannya dilemahkan," katanya.

Bentuk pelemahan tersebut, menurut Yanto, dapat berupa nasihat agar mahasiswa tidak berhadapan dengan polisi.

"Lo jangan ginilah, jangan lawan polisi lah, lo miskin nanti lawan polisi jangan gitu bahasanya," ujarnya.

Ada bagian lain dari kesaksian Yanto yang menarik, bukan hanya massa bisa dikumpulkan, tetapi sebagian peserta juga dapat tiba-tiba tidak hadir. Menurut dia, pengondisian tersebut bisa terjadi menjelang demonstrasi.

"Bukan H-1 lagi , kadang satu jam sebelum aksi itu udah nggak ada yang bisa dihubungin," katanya.

Dia menyebut kondisi tersebut sebagai mahasiswa yang "diamankan" oleh senior. Menurutnya, setiap organisasi mahasiswa memiliki jaringan senior yang masih memiliki pengaruh terhadap anggota atau aktivis di bawahnya.

"Karena ya itu bahasanya itu diamankan sama senior mereka, kan mereka punya senior masing-masing," ujarnya.

Yanto juga menyinggung sejumlah dinamika antara organisasi mahasiswa dari kampus berbeda. Contohnya, mengapa kelompok mahasiswa tertentu memilih lokasi aksi tertentu dan tidak bergabung dalam aksi di lokasi lain.

Bagi Yanto, dampak paling serius dari fenomena ini bukan hanya soal uang. Menurut dia, praktik pengerahan massa dan penggunaan atribut mahasiswa untuk kepentingan tertentu membuat seluruh gerakan mahasiswa ikut dicurigai.

Stigma tersebut, menurut dia, justru membuat sebagian mahasiswa memilih tidak berorganisasi.

"Mahasiswa kadang-kadang tuh jadi tidak pingin berorganisasi karena sering sekali digituin," ujarnya.

Dia menolak anggapan bahwa generasi muda sepenuhnya apatis terhadap persoalan sosial dan politik. Yanto menjelaskan, ada mahasiswa yang sebenarnya peduli, tetapi memilih menjaga jarak karena melihat gerakan mahasiswa kerap dicurigai membawa kepentingan tertentu.

"Mereka cuma resah melihat potret gerakan-gerakan mahasiswa itu sering dilabelin ini lah, segala macam," katanya.

Pada titik ini, polemik mahasiswa dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 menjadi lebih dari sekadar persoalan almamater.

Jika kesaksian mengenai aksi berbayar benar terjadi di sejumlah tempat, maka persoalannya menyentuh rantai yang lebih panjang: siapa yang merekrut massa, siapa yang menyediakan atribut, siapa korlapnya, siapa yang menyediakan uang, siapa yang memesan aksi, dan untuk kepentingan apa.

Namun, kesaksian dua narasumber ini juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 merupakan massa bayaran. Joko bahkan menegaskan dirinya tidak mengikuti acara tersebut. Yanto juga mengakui terdapat mahasiswa yang memang berasal dari kampusnya dan hadir dalam kegiatan tersebut.

Yang jelas, kontroversi tersebut telah membuka pertanyaan serius tentang batas antara gerakan mahasiswa dan pengerahan massa.

Di satu sisi, mahasiswa memiliki hak untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan mengkritik kekuasaan.

Di sisi lain, penggunaan atribut kampus oleh orang yang bukan bagian dari kampus tersebut dapat menyesatkan publik dan merusak kredibilitas gerakan yang benar-benar lahir dari keresahan mahasiswa.