Menakar Tarif Baru Transjakarta Usai 20 Tahun Bertahan di Rp3.500

Angka Rp5.000 sebelumnya telah beberapa kali muncul dalam usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) ke Pemprov DKI Jakarta. Ketua DTKJ Sugihardjo mengatakan, tarif tersebut telah bertahan sejak 2005 atau selama 21 tahun hingga 2026.

Menurut Sugihardjo, terdapat sejumlah perkembangan yang menjadi pertimbangan DTKJ dalam memahami adanya rencana kenaikan tarif Transjakarta. Salah satunya adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang mencapai sekitar 600 persen, dari Rp819.100 pada 2005 menjadi Rp5.729.876 pada 2026.

"DTKJ dapat memahami adanya kenaikan tarif TransJakarta yang tarifnya Rp3.500 sejak tahun 2005 sampai tahun 2026 sekarang," kata Sugihardjo.

Dia mengatakan perkembangan Transjakarta juga terlihat dari cakupan jaringan layanan. Jika pada 2005 layanan Transjakarta baru mencakup satu jalur, yakni Blok M-Kota, kini jaringan layanannya disebut telah menjangkau 93 persen wilayah Jakarta dengan kualitas layanan yang semakin baik.

Meski memahami adanya kenaikan tarif, Sugihardjo mengatakan, DTKJ sebagai lembaga independen tetap perlu memperhatikan aspirasi masyarakat di tengah kondisi ekonomi belakangan ini.

Karena itu, menurut dia, berapa pun kenaikan tarif yang nantinya ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, DTKJ mengusulkan adanya nilai tambah berupa peningkatan layanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Peningkatan tersebut antara lain berupa penambahan waktu pemanfaatan tiket serta perluasan layanan yang lebih terintegrasi.

"Di sisi lain, DTKJ sebagai lembaga independen juga wajib memperhatikan aspirasi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terjadi belakangan ini," ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, DTKJ tidak hanya mengusulkan kenaikan tarif, tetapi juga penggabungan layanan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah integrasi antarmoda Transjakarta di wilayah DKI Jakarta.

Kelompok ini mencakup layanan Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, dan Mikrotrans. Untuk kelompok tersebut, DTKJ mengusulkan tarif Rp5.000 dengan durasi penggunaan selama tiga jam, bukan lagi dihitung untuk satu kali perjalanan.

Kelompok kedua adalah integrasi antarmoda TransJabodetabek. Layanan ini meliputi TransJabodetabek eksisting, Transjakarta BRT dan non-BRT, Mikrotrans, serta Trans Bandara.

Untuk kelompok tersebut, DTKJ mengusulkan tarif Rp10.000 dengan durasi penggunaan selama tiga jam.

Sementara Busway Fans Club menilai, usulan kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 masih wajar. Namun, kenaikan tarif tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas dan cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ketua Busway Fans Club Adi Febrian Valentino mengatakan, rencana kenaikan tarif Transjakarta sebenarnya sudah lama diwacanakan, tetapi belum terealisasi. Menurutnya, dengan besaran Rp5.000, kenaikan tarif masih dapat diterima oleh pengguna.

"Kalau untuk kita lihat dari teman-teman dari Busway Fans Club sendiri, itu sepertinya sampai sejauh ini menganggap usulan itu masih oke dan masih wajarlah untuk kenaikannya kalau seharga Rp5.000," kata Adi.

Meski demikian, dia memberikan sejumlah catatan kepada Transjakarta jika kenaikan tarif tersebut diterapkan. Salah satunya adalah perluasan cakupan layanan agar semakin banyak wilayah yang terjangkau transportasi umum.

Selain itu, Adi meminta persoalan teknis yang masih dialami pengguna diselesaikan. Salah satunya terkait saldo kartu yang terkadang terpotong lebih dari satu kali dalam satu perjalanan.

"Yang menjadi catatan dari teman-teman adalah Transjakarta bisa meningkatkan layanan yang diberikan. Artinya, cakupan layanannya bisa lebih diperluas lagi, kemudian hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada saat ini seperti saldo yang terpotong lebih dari satu kali setiap perjalanan itu bisa diselesaikan," ujarnya.

Adi juga menilai usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengenai tarif Rp5.000 untuk layanan Transjakarta di wilayah Jakarta menjadi hal yang positif, jika diterapkan sesuai skema yang diusulkan. Dalam skema tersebut, tarif Rp5.000 mencakup layanan BRT, non-BRT, dan Mikrotrans dengan durasi penggunaan selama tiga jam.

Namun, usulan kenaikan tarif masih menimbulkan pro kontra. Pengguna setia Transjakarta yakni Varwati meminta agar kenaikan tarif Transjakarta di bawah Rp5 ribu. Dia menilai saat ini perekonomian lebih susah.

"In this economy, harga beras aja sampai Rp200 ribu jangan lah naik sampai Rp5 ribu kalau Ro4 ribu enggak apa-apa," katanya..

Sementara pengguna Transjakarta lain, yakni Mia setuju apabila tarif transportasi umum di Jakarta naik terlebih sudah 21 tahun tidak berubah. Namun, dia memberikan sejumlah catatan agar layanan Transjakarta lebih baik seiring kenaikan tarif.

"Kalau bisa layanan semua 24 jam, headway (waktu tunggu) jangan lama-lama lah," katanya.

Di balik rencana perubahan tarif tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebutuhan masyarakat tetap menjadi salah satu pertimbangan. Pramono mengatakan pemerintah akan memperhitungkan kemampuan masyarakat sebelum menetapkan besaran tarif baru. Kenaikan tarif, kata dia, tidak boleh menjadi beban bagi warga.

"Kami pasti mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak membebani secara apa bagi masyarakat," katanya.

Pramono membandingkan tarif transportasi umum Jakarta dengan tarif di wilayah sekitar. Menurut dia, meski tarif Transjakarta akan berubah setelah 20 tahun, tarif tersebut masih menjadi yang paling murah dibandingkan tarif transportasi di sekitar Jakarta.

"Dan saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta masih menjadi tarif yang paling murah," katanya.

Di tengah kenaikan tarif tersebut, Pramono memperluas kelompok masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan, akan tetap diberikan tarif gratis untuk layanan transportasi Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan, akan menjadi 21 golongan. Tetapi ada golongan yang dianggap mampu, subsidinya kita kurangi. Sebenarnya subsidinya tinggi sekali, tetapi subsidinya kita kurangi," ucap Pramono.

Pramono menyebutkan enam golongan tambahan yang mendapat subsidi yakni pertama, pendamping penyandang disabilitas.

Pramono menerangkan, saat pendamping disabilitas mendampingi di transportasi umum jadi masalah karena harus membayar sementara disabilitas mendapatkan subsidi.

"Maka dengan adanya aturan ini, pendamping disabilitas tidak perlu membayar, alias gratis. Diberlakukan sama dengan disabilitas," paparnya.

Kemudian subsidi untuk pencari kerja, yang bisa menunjukkan bukti pencari kerja. Namun, ini khusus warga ber KTP Jakarta.

"Pencari kerja, dan memang kalau bisa menunjukkan sedang mencari kerja, akan ada loket selalu di beberapa tempat bagi pencari kerja akan diberikan gratis, termasuk 21 golongan yang digratiskan," ucapnya.

Lalu pasien rujukan rutin yang selalu berulang-ulang datang ke RSUD atau ke rumah sakit atau ke Puskesmas. Kemudian, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP dan KJMU.

"Jadi yang tidak menerima KJP dan KJMU kan KJP KJMU gratis tetapi mahasiswa yang dianggap tidak mampu, nanti ada syarat dan sebagainya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur," katanya

Kemudian UMKM binaan dan terakhir Korban bencana alam atau bencana yang sedang dalam pemulihan.

"Jadi ada 6 tambahan itu yang akan digratiskan," ucapnya