Mendagri dan Mentan Teken SEB, Minta Daerah Sukseskan Swasembada Pangan
Mendagri meminta pemerintah daerah mendukung penyuluhan pertanian untuk menyukseskan swasembada pangan.
SEB mengatur dukungan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian, termasuk operasional serta perbaikan BPP.
Kementan mencatat 37.237 penyuluh memanfaatkan 5.836 BPP di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menyukseskan swasembada pangan dengan mendukung penyuluhan pertanian ke masyarakat. Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo, swasembada pangan membutuhkan peran penyuluh pertanian yang merupakan garda terdepan di lapangan.
Posisi para penyuluh itu kini langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito kepada awak media usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasanan Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).
1. Kepala daerah diminta untuk turut membantu operasional BPP
Mendagri dan Mentan sepakati Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasanan Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026)(dok. Kemendagri) Melalui penandatanganan SEB dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Tito mengungkapkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi wadah para penyuluh untuk menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk turut membantu operasional BPP dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran lain.
Ia mengungkapkan BPP yang rusak juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Melalui sinergi tersebut, ia berharap kebijakan swasembada di tingkat pusat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.
"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegasnya.
2. Berdasarkan data Kementan terdapat 37.237 penyuluh pertanian
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menyerahkan langsung Bantuan Pangan Pemerintah kepada warga di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/8). (Dok. Bulog). Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menjabarkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, mereka memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah. Ia memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang rusak agar bisa dioptimalkan.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," ujar Andi.
3. Soroti konsistensi upaya Mendagri menstabilkan harga pangan di berbagai daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026)(Dok. Kemendagri) Dalam kesempatan ini, Andi mengapresiasi konsistensi upaya Mendagri untuk menstabilkan harga pangan di berbagai daerah.
"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pihak terkait lainnya.
