Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, kembali mengingatkan jajaran pemerintah daerah terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Danais). Semua manfaat ini harus dirasakan langsung oleh rakyat.
Tito menyampaikan itu saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Senin (13/4/2026). Rapat tersebut membahas implementasi Otsus Papua, Otsus Aceh, dan status Keistimewaan DIY.
Mendagri mengapresiasi adanya peningkatan pada sejumlah indikator makro pembangunan di daerah Otsus, seperti pertumbuhan ekonomi hingga turunnya angka kemiskinan. Namun, Tito menegaskan angka statistik belum cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola dana yang transparan.
"Dana Otsus kalau betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol dan mengawasi dari semua pihak," kata Tito dalam keterangannya.
Tito menyadari masih ada sejumlah daerah, khususnya di Papua, yang kerap terkendala masalah birokrasi yang menghambat penyaluran dana Otsus. Untuk mengatasi hal ini, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memberikan pendampingan dan supervisi langsung.
"Ini upaya kita untuk membantu daerah Papua yang masih tergantung dari pusat tapi terlambat penyalurannya, kita bantu selesaikan," ujar mantan Kapolri tersebut.
Dalam rapat tersebut, Tito memuji tata kelola Dana Keistimewaan (Danais) di DIY yang dinilai patut ditiru. Tingkat penyerapan anggaran di provinsi pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X ini terbukti tinggi, yakni di atas 95 persen.
"Kita melihat bahwa Jogja ini bisa menjadi model bagaimana Dana Otsus, Kekhususan, dan Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan manfaat dan terbuka," ucap Tito.