Mendagri: Inflasi Month to Month Meningkat Dipicu Makanan, Minuman, Tembakau
Inflasi bulanan September 2026 naik menjadi 0,30 persen, dipicu komponen makanan, minuman, dan tembakau.
Mendagri meminta daerah dengan inflasi tinggi segera mengambil langkah pengendalian dan menjaga stabilitas harga pangan.
Daerah diminta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pelaku usaha sektor makanan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi. Hal ini menyusul kenaikan inflasi secara month-to-month (mtm) pada September 2026 yang mencapai 0,30 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026, angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 0,21 persen. Kenaikan inflasi secara bulanan itu dipicu komponen makanan, minuman, dan tembakau. Sementara, inflasi secara year-on-year (yoy) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Angka ini juga meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 3,19 persen.
“Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).
1. Inflasi bulanan naik dipicu makanan, minuman, dan tembakau
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026)(Dok. Kemendagri) Tito mengatakan kenaikan inflasi secara month-to-month perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kenaikan inflasi ini dipicu komponen makanan, minuman, dan tembakau.
Adapun secara year-on-year, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Menurut Tito, kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik geopolitik global.
“Tapi sektor yang paling critical yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah,” sambung Tito.
Mendagri menilai stabilitas harga pangan perlu dijaga agar kenaikan inflasi tidak semakin menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Daerah dengan inflasi tinggi diminta segera bertindak
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (13/8/2026). (dok. Kemendagri) Tito secara khusus meminta daerah yang mencatat angka inflasi tinggi segera melakukan langkah pengendalian. Pada tingkat provinsi, daerah yang menjadi perhatian antara lain Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Sementara pada tingkat kabupaten, sejumlah daerah yang perlu mendapat perhatian yakni Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, hingga Kapuas.
Adapun pada tingkat kota, daerah yang masuk perhatian di antaranya Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin.
Menurut Tito, pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dapat dikendalikan.
3. Mendagri minta daerah koordinasi dengan Bulog
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemerintah terkait Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatra di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Dok. Kemendagri) Dalam kesempatan tersebut, Tito juga membeberkan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu II Oktober 2026 di daerah.
Tito meminta daerah yang mengalami kenaikan harga segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha sektor makanan.
“Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya agka nasional jangan sampai kita menembus 3,5,” imbuh Tito.
