Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Menurut Tito, pendekatan tersebut membuat kepala daerah lebih berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
Tito menjelaskan, kepemimpinan teknokratik lebih mengedepankan keahlian dan pencapaian hasil dibandingkan sekadar mengikuti proses birokrasi.
Menurutnya, birokrasi tetap dibutuhkan dalam pemerintahan. Namun, prosedur dan regulasi tidak boleh justru menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbelit, ya permudah,” ujar Tito.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito menilai salah satu kemampuan yang perlu diperkuat kepala daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah bersumber antara lain dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi.
Karena itu, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi di wilayahnya, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa. Di saat yang sama, investasi juga perlu didorong untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Menurut Tito, berkembangnya sektor swasta dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan APBD.
Setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” kata Tito.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Tito meminta dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan karena kepala daerah memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman ekonomi serta sektor jasa keuangan yang beragam.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Tito berharap OJK dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. (WEB)