Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung pemerintah daerah yang terdata masih memiliki angka serologi COVID-19 yang rendah. Tito mendesak agar pemerintah daerah di wilayah dengan tingkat serologi rendah segera menggencarkan vaksinasi agar warga terlindugi dari COVID-19.
“Ini tolong atensinya dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, yang hasil survei serologinya masih rendah,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jumat (18/3/2022).
Sebagai informasi hasil survei serologi nasional dilakukan oleh para peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) pada November-Desember 2021.
Survei serologi ini bertujuan melihat seberapa besar warga Indonesia memiliki antibodi COVID-19. Dari hasil survei itu, beberapa daerah diketahui masih memiliki angka antibodi yang rendah.
Satu daerah di Pulau Jawa yang disinggung Tito salah satunya Bandung Barat yang memiliki antibodi 79,4 persen. Angka ini terhitung lebih rendah dari daerah lainnya di Pulau Jawa yang berada di angka 80-90 persen.
Selain itu, ada pula Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 78,5 persen, dan Kota Wamena, Papua yang warganya hanya memiliki antibodi COVID-19 sebesar 45,6 persen.
“Ini tolong bupati tanggung jawab lah pada rakyatnya, kalau terkena (COVID-19) bisa parah,” ucap Tito.
Menurut hasil survei yang dilakukan FKM UI tersebut, secara nasional penduduk RI sudah memiliki antibodi COVID-19 sebesar 86,6 persen. Kendati demikian, angka antibodi yang besar itu tidak bisa menjamin setiap orang tidak terinfeksi COVID-19.
“Namun tetap mereka yang sudah memiliki antibodi bisa terinfeksi COVID-19, tapi risiko keparahan sampai meninggal jauh lebih kecil,” kata salah seorang peneliti, Iwan Ariawan.
Ahli epidemologi UI Pandu Riono menyebut survei serologi akan dilakukan rutin setiap enam bulan. Dia menyebut survei serologi ini merupakan hal penting untuk mengukur tingkat kekebalan yang dimiliki masyarakat terhadap COVID-19.
“Berapa banyak sebenarnya proporsi penduduk yang sudah mempunyai tingkat kekebalan populasi, dapat menjadi dasar rencana pengendalian pandemik berkelanjutan," ujarnya