Mengapa Gerindra Dinilai akan Sulit Masuk ke Koalisi Jokowi?

Ujang menjelaskan, Partai Gerindra perlu menarik hati para partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf jika ingin membangun koalisi bersama dalam pemerintahan.

Pertemuan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, dan dengan Ketua Umum PDIP Megawati, dianggap belum cukup untuk mendapat kunci menuju pintu koalisi.

Oleh karena itu, Ujang melihat perlu adanya pertemuan-pertemuan lain yang harus dilakukan Partai Gerindra dengan partai-partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf apabila ingin membangun koalisi.

“Jadi begini, rekonsiliasi itu, atau bergabungnya Gerindra dengan Jokowi-Ma'ruf nanti dengan nama koalisi katakanlah, itu kan tidak cukup pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo saja, tapi harus juga melibatkan partai-partai koalisi Jokowi Ma'ruf,” ujar Ujang.

Menurut pandangan Ujang, seperti yang telah diketahui semua orang, partai koalisi yang berpengaruh dalam kemenangan Jokowi-Ma’ruf adalah PDIP dengan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Sebagai sosok berpengaruh, selain itu sebagai ketua partai pemenang Pemilu, tentu yang pertama ditemui oleh Prabowo adalah Megawati sebagai ketua umum partai koalisi Jokowi Ma'ruf.

“Artinya apa? Ketika ditemui kan karena mereka sahabat lama, lalu dengan Bu Mega dan PDIP sudah memberi lampu hijau dengan pernyataan Bu Mega yang ‘tidak ada lagi oposisi dan koalisi kan sama-sama’, itu bisa dikatakan lampu hijau. Tapi di saat bersamaan, ada partai koalisi Jokowi-Ma'ruf seperti Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar yang menolak kehadiran Gerindra,” tutur Ujang menjelaskan.

Ujang berpendapat, jika Partai Gerindra yang posisinya sebagai pemenang kedua dalam Pemilu Legislatif kemarin masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintah, para partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf khawatir Gerindra-lah yang akan berpengaruh.

Dengan kata lain, bergabungnya Gerindra dalam koalisi dapat membahayakan eksistensi para partai pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Masuknya Gerindra itu kan partai koalisi Pak Jokowi agak gerah karena seandainya Gerindra masuk, pasti ada power sharing baik eksekutif mau pun legislatif. Inilah yang membuat mereka tidak mau dan mereka menolak. Jika power sharing, Gerindra akan mendapatkan jatah kabinet dan tentu jatah-jatah lain di parlemen begitu. Itu mengurangi jatah kabinet partai koalisi, katakanlah yang dianggap berkeringat dan berdarah-darah,” kata staf khusus Ketua DPR RI ini.

Ujang mengatakan, pihak oposisi tidak hanya perlu mendapat restu dari Presiden Jokowi dan juga Megawati sebagai Ketua Umum pemenang Pemilu, namun harus juga berkomunikasi atau mendapat restu dari partai koalisi lainnya, jika ingin bergabung dalam koalisi.

Menurut pendapat Ujang, sekarang ini yang menjadi titik pentingnya adalah bagaimana membicarakan hal tersebut.

“Kan politik itu soal lobi. Nah sekarang bagaimana dari pihak Pak Jokowi, Bu Mega, lalu pihak Pak Prabowo ya melobi partai-partai yang tidak setuju itu. Kan begitu itu agar sampai di titik temu. Intinya, mereka tidak mau terganggu, tidak mau kepentingannya diusik, itu saja. Mereka juga tidak mau jatah kursinya dikurangi,” tutup Ujang dalam keterangannya.