Menyimak Orasi Politik di Festival Millennial ala PSI

Dalam pidatonya yang diberi judul "Musuh Utama Persatuan Indonesia" itu, Grace Natalie mengungkapkan adanya sebuah fenomena yang betul-betul meresahkan untuk persatuan Indonesia yaitu terjadinya normalisasi intoleransi.

"Kita semakin banyak melihat rumah ibadah yang ditutup atau peristiwa ibadah digeruduk masa dan sama sekali tidak ada yang bersuara. Kita melihat semakin banyak korban-korban yang terjerat dalam penodaan agama dan tidak ada yang bersuara hingga orang matipun masih tidak luput dari intoleransi. Ini yang kita sebut normalisasi intoleransi. Jadi jelas-jelas ada diskriminasi, namun lama-lama menjadi normal malah ada menyalahkan pada korbannya," ujar Grace, Senin malam.

Dalam #Festival11Yogyakarta, jelas Grace yang merupakan mantan pembawa acara berita dan jurnalis, PSI kembali meneguhkan komitmennya untuk dua agenda utama yaitu anti-intoleransi dan anti-korupsi. Karena itu, PSI tidak ingin menjadi nasionalis gadungan yang tidak bersuara ketika banyak kejadian intoleransi terjadi .

"Nasionalis gadungan adalah orang atau partai yang mengategorikan diri nasionalis tetapi ketika ada peristiwa intoleransi diam saja dan dalam kenyataannya banyak partai nasionalis yang merancang dan menggolkan perda-perda yang diskriminatif di hampir seluruh kabupaten-kota," ungkapnya.

Perempuan kelahiran Jakarta 4 Juli 1982 ini mengatakan partainya tidak punya instruksi khusus bagi calon anggota legislatif (caleg) dari wilayah yang banyak kasus intoleransi maupun tidak, karena menurutnya PSI punya standar sama semua caleg.

Seluruh caleg PSI harus tanda tangan kontrak yang salah satunya butirnya menyatakan jika caleg punya kecenderungan intoleran maka caleg tersebut dipersilakan keluar dari partai.

"Itu berlaku secara nasional, caleg yang poligami pasti mundur dan jika terpilih maka caleg yang terlibat dalam tindak toleransi maka mereka dipecat," ujarnya.

Dalam orasinya Grace Natalie juga menyebut Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian tempat ibadah bertentangan dengan UUD yaitu kebebasan memeluk agama dan beribadah yang dijamin negara. Produk hukum itu bertentangan dengan konstitusi karena ditengarai membatasi kebebasan warga untuk beribadah.

"Jika PSI diberi amanat oleh rakyat, maka PSI akan melakukan deregulasi dengan menteri yang jelas-jelas menghalangi orang beribadah sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi," terangnya.

Sementara salah satu kader perempuan PSI yang juga juru bicara soal perempuan DPP PSI, Dara Adinda Nasution mengatakan PSI akan mendorong pengesahan RUU Pengahpusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU ini dinilai sangat penting karena sudah ada tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia namun tidak ada payung hukum yang bisa melindungi mereka.

"Jadi kehadiran RUU PKS akan menjadi payung bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan," ungkapnya.

PSI, kata Dara, juga melihat ada kegagalan dari anggota DPR saat ini yang menunda-nunda pengesahan RUU PKS yang sudah mandeg selama 3 tahun di Senayan.

"Saya mendengar RUU PKS akan dilanjutkan usai pemilu yang artinya akan lebih lama lagi ada payung hukum [bagi perempuan]. Sementara ada puluhan atau ratusan korban yang butuh UU PKS. PSI berkomitmen jika diberi amanah maka RUU PKS menjadi fokus utama PSI di parlemen agar segera disahkan," ucapnya.‎