Menhub Minta ASN Tunda Kepulangan Mudik Lebaran, Manfaatkan WFH

13 Apr 2024, 19:35 WIB

Ilustrasi PNS (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik kebijakan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Azwar Anas.

Menhub mengimbau ASN memanfaatkan kebijakan tersebut, dengan menunda kepulangan mudik Lebaran, agar mengurangi kepadatan saat arus balik.

"Sudah ada keputusan dari Menteri PAN-RB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April). Silakan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik, karena masih ada waktu. Namun pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak mengganggu pekerjaan," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).

1. Kebijakan WFH bagi ASN baik untuk pengaturan arus balik Lebaran

Menhub Budi Karya Sumadi (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Budi Karya menilai kebijakan ini baik untuk mengatur kepadatan lalu lintas arus balik Lebaran 2024. Sebab, saat arus mudik sempat terjadi kepadatan di beberapa titik, meski ada sejumlah rekayasa lalu lintas.

“Pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1, yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat, bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," ujarnya.

2. Tak semua ASN bisa bekerja dari rumah

Menteri PANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan aturan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) dilakukan dengan ketat, untuk memastikan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Anas menjelaskan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, instansi yang terlibat langsung dalam pelayanan publik akan tetap melakukan tugasnya dari kantor (WFO) secara penuh, tanpa pilihan untuk bekerja dari rumah (WFH).

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” kata Anas dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).

3. ASN yang berhubungan dengan publik gak bisa WFH

Menteri PANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Anas mengatakan tak semua ASN bisa bekerja dari rumah. ASN yang berhubungan langsung dengan publik harus bekerja dari kantor masing-masing.

Contohnya adalah bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” tutur Anas.