Menhan Italia Sebut Kerusuhan di Milan Disebabkan Perang Hybrid

21 Oct 2026, 15:26 WIB

2 min read

Intinya Sih

Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menyebut kerusuhan dan penjarahan setelah demonstrasi siswa di Milan sebagai bagian dari perang hybrid yang memanfaatkan media sosial.
Crosetto menilai Barat lambat merespons ancaman tersebut, tanpa menyebut pelaku secara jelas; artikel menyatakan kecenderungannya mengarah pada upaya Rusia mengganggu stabilitas Eropa.
PM Giorgia Meloni menolak segala justifikasi kekerasan dan menetapkan denda hingga 20 ribu euro serta penjara maksimal lima tahun bagi pelaku kekerasan demonstrasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Saujana Para Puan di Tepi Rel: Menyemai Koperasi, Menuai Ekonomi

Read Article

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, pada Selasa (20/10/2026), mengatakan bahwa kerusuhan dan penjarahan di Milan disebabkan oleh perang hybrid terhadap Barat. Menurutnya, kerusuhan di Italia berbeda dari negara lainnya.

“Kejadian di Milan dan di kota lain di Italia berbeda dari di negara lain. Insiden ini adalah produk dari apa yang saya katakan sebagai perang hybrid. Mereka menggunakan sosial media seperti TikTok dan YouTube untuk melawan negara kami,” tuturnya, dikutip dari Independent.

Sejak akhir pekan, ribuan siswa di Italia menggelar demonstrasi untuk memprotes perbaikan sekolah dan pendidikan. Namun, di beberapa kota, seperti Milan, demonstrasi yang awalnya damai berujung kerusuhan dan penjarahan toko.

1. Sebut Barat kurang cepat dalam merespons ancaman
ilustrasi bendera Italia (unsplash.com/londonweddingphotographer)
Crosetto menyatakan bahwa Barat cenderung lambat dalam merespons ancaman perang hybrid ini. Menurutnya, anak-anak muda di Italia sudah mendapatkan ajaran yang tidak mendidik di luar sekolah dan keluarganya.
Namun, Menhan Italia itu tidak menyebutkan secara jelas siapa dibalik serangan hybrid di negaranya. Namun, kecenderungan tersebut mengarah ke Rusia yang disebut berupaya merusak stabilitas Eropa lewat penyebaran informasi menyimpang dan serangan siber.
2. Meloni tegaskan tidak boleh ada justifikasi kekerasan
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. (governo.it, CC BY 3.0 IT, via Wikimedia Commons)
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mengatakan bahwa kekerasan tidak dapat diterima. Maka dari itu, tidak boleh ada yang menganggap enteng dan menjustifikasi kekerasan dalam demonstrasi di MIlan.
“Kami sudah melihat semua gambar kekerasan yang mengejutkan publik Milan dan beberapa kota di Italia pada akhir pekan ini. Toko dijarah, fasad dihancurkan, dan aparat keamanan diserang. Ini tentu tidak dapat dibiarkan dan dianggap remeh,” tegasnya, dikutip dari Ansa.
3. Italia tingkatkan hukuman atas kasus kekerasan dalam demonstrasi
ilustrasi bendera Italia (unsplash.com/aitac)
Pada saat yang sama, Meloni mengumumkan hukuman baru bagi siapapun yang terlibat kekerasan dalam demonstrasi. Kini, siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus kekerasan akan menerima sanksi denda 20 ribu euro (Rp40,2 juta) dan kurungan penjara hingga 5 tahun.
PM Italia tersebut menyebut, hukuman ini berlaku bagi siapapun yang melempar batu, tongkat dan lainnya hingga membahayakan keselamatan orang lain. Siapapun yang mengenakan masker wajah atau melukai orang lain akan mendapatkan tambahan hukuman.
Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa siapapun yang merusak maka harus membayar dan mengganti rugi. Jika yang merusak adalah anak di bawah umur, maka orang tua mereka yang membayar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.