Menkes Umumkan Tarif INA CBGs BPJS Kesehatan Segera Naik Bulan Ini

22 Nov 2022, 16:19 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin rapat bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11/2022). (youtube.com/Komisi IX DPR RI Chanel)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memberikan angin segar kepada rumah sakit. Sebab, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menaikan tarif Indonesia case based groups (INA-CBG’s) yang sudah enam tahun tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan tersebut diambil menyusul rencana penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK), dan kelas rawat inap standar (KRIS) pada 2023.

"Mohon doa bapak ibu, moga-moga bulan ini berubah," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Sebagai informasi, tarif INA CBGs adalah metode pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit melalui sistem paket per episode pelayanan kesehatan, yang mencakup rangkaian perawatan peserta BPJS dari awal sampai selesai.

1. BPJS Kesehatan tidak boleh defisit hingga 2024

(Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Meski belum membeberkan besaran tarif kenaikan INA CBGs, namun Budi memastikan, Kemenkes akan mengambil jalan tengah agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit.

"Sesudah diskusi sekian lama, kalau BPJS (maunya) ubahnya sesedikitnya, kalau rumah sakit sebanyak-banyaknya, kita akan ambil tengah yang penting BPJS tidak boleh defisit sampai 2024," ujar Budi.

2. Dana BPJS harus pas agar pelayanan kepada masyarakat optimal

Menkes Budi Gunadi Sadikin rapat bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/11/2022). (youtube.com/Komisi IX DPR RI Chanel)

Budi menilai jika kinerja direksi BPJS Kesehatan tidak maksimal, maka layanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat tidak optimal.

"Harusnya uangnya pas-pasan aja BPJS, tidak defisit, tetapi tidak berlebih, seperti sekarang tidak optimal," ujar Menkes.

3. Tarif INA CBGs tidak akan membebani pemerintah

Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Budi memastikan kenaikan tarif INA CBGs tidak akan membebani pemerintah, karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran tahun ini.

"Jadi misalkan nanti ada perbaikan yang harus dilakukan di rumah sakit, harapkan dengan kenaikan tarif INA CBGs bisa menaikan pendapatan rumah sakit," ujarnya.

4. Pelayanan kesehatan di Indonesia akan susah berkembang

Ilustrasi tenaga medis (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sementara, Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Koesmedi Priharto, menyoroti pembiayaan yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan menerapkan pembiayaan minimal dalam tarif INA-CBG's.

"Kalau kita berpegang pada pembiayaan minimal, maka pelayanan kesehatan di Indonesia akan susah berkembang, demikian juga rumah sakit," katanya.

Koesmadi menyebut, tarif minimal yang diterapkan BPJS Kesehatan juga membuat rumah sakit kesulitan membeli peralatan baru, karena anggaran yang diberikan BPJS Kesehatan melalui INA-CBG's juga sedikit.

Dia mencontohkan jika ada pasien usus buntu yang diberikan anggaran INA-CBG's, operasi usus buntu yang dibuka adalah dengan pembedahan. Padahal, sekarang ada teknologi yang menggunakan pembedahan kecil yaitu laparascopy.

"Karena tidak masuk angka-angkanya, maka dokter tidak pernah melakukan laparascopy, kecuali mereka yang membayar sendiri. Tentunya, ini akan menghambat perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia," kata Menkes Budi.