Menko Hadi Klaim Layanan Publik Digital Sudah Normal Per 1 Juli

05 Jul 2024, 21:42 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berkunjung ke kantor BSSN. (Dokumentasi Polhukam)

Intinya sih...

Layanan digital publik pulih per 1 Juli 2024 setelah serangan siber terhadap PDNS di Surabaya, namun detail layanan yang pulih tidak diungkap.
853.393 mahasiswa calon penerima KIP harus mengunggah ulang data mereka, proses input ulang dimulai 29 Juli hingga 31 Agustus 2024.
Imigrasi memiliki back up data sendiri meskipun dilarang oleh Kemkominfo, Pratama menegaskan peretas tidak membutuhkan password untuk masuk ke sistem PDNS 2 Surabaya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengklaim, layanan digital publik sudah mulai pulih 1 Juli 2024 lalu setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya diserang hacker. Hal itu, kata Hadi, menandakan keseriusan pemerintah menghadapi insiden serangan siber yang terjadi pada 20 Juni 2024 lalu. Namun, Hadi tak menyebut layanan publik apa saja yang pulih per 1 Juli lalu.

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli yang lalu sudah berjalan normal. Itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menambahkan, pemerintah terus meningkatkan kemampuan PDN yang nantinya akan menggantikan fungsi PDNS di Surabaya. Salah satunya dengan memiliki back up data berlapis.

"Kami juga terus memberikan pengamanan yang baik bagi PDN. Kami juga serius menghadapi serangan terhadap PDNS di Surabaya," imbuhnya.

1. Layanan KIP terganggu, mahasiswa harus input ulang data

Ilustrasi. Posko informasi PPDB Kota Yogyakarta. (Dok. Istimewa)

Sementara, layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga hari ini masih belum pulih. Hal itu ditandai dengan sebanyak 853.393 mahasiswa calon penerima KIP diwajibkan untuk mengunggah ulang data mereka.

Direktur Jenderal Dikristek Kemendikbudristek, Abdul Haris, memastikan seluruh data mahasiswa baru yang mendaftar sebelum terjadi serangan siber ke PDNS 2 Surabaya tetap tercatat sebagai calon penerima KIP. Ia menggarisbawahi ratusan ribu mahasiswa yang terpaksa unggah ulang data mereka tidak serta merta gagal menerima KIP.

"Enggak (otomatis gagal sebagai penerima KIP). Ini semua sudah ditangani oleh pemerintah, kerja sama. Atau kerja sama antara Kemendikbud dan Kominfo. Kami ada solusi yang sedang disiapkan," ujar Haris di Bali pada 2 Juli lalu.

Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, proses input ulang data-data mahasiswa pendaftaran KIP dimulai pada 29 Juli 2024 hingga 31 Agustus 2024. Sementara, sistem layanan KIP akan kembali beroperasi paling lambat pada 29 Juli 2024.

2. Layanan imigrasi bisa kembali pulih karena punya back up data sendiri

Pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha. (ANTARA FOTO/Kliwon)

Sementara, Chairman Communication and Information System CISSReC, Pratama Dahlian Persadha menegaskan, layanan imigrasi saat ini sudah bisa berfungsi bukan karena dibantu oleh petugas di Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu lantaran Dirjen Imigrasi punya back up data sendiri.

Padahal, ketika memindahkan server ke PDN, mereka dilarang memiliki back up data sendiri. Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Konsekuensinya masing-masing kementerian tak dibolehkan lagi memiliki server sendiri. Semua harus disatukan di dalam PDN.

"Imigrasi itu beruntung karena dia back up data di tempatnya sendiri, yang itu sebenarnya dilarang oleh Kemkominfo. Bahkan, sudah pernah meminta back up data ke Kemkominfo, itu pun tak direspons," ujar Pratama kepada media di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Ia juga menggarisbawahi ada pembelokan persepsi yang sempat dibuat oleh pemerintah bahwa data yang disimpan di PDNS 2 Surabaya seolah-olah tidak sama dengan data di PDN Cikarang.

"Seolah-olah membentuk persepsi ya udah lah gak apa-apa kalau data yang ini diretas asal yang di PDN gak (kena retas). Data yang ada di PDNS 2 Surabaya itu data real dan permanen. Jadi, gak boleh diacuhkan!" imbuhnya.

3. Pakar sebut Lockbit tak butuh password untuk masuk ke sistem PDNS Surabaya

Pusat Data Nasional. (ANTARA FOTO)

Pratama juga menyentil pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang seolah-olah ingin mencari kambing hitam dari aksi peretasan ke PDNS 2 di Surabaya. Menurutnya, peretas tidak membutuhkan password untuk bisa masuk ke sistem PDNS 2 Surabaya.

"Ini kelihatannya mau ada yang dikorbankan. Masak hacker sekelas Lockbit masih membutuhkan password untuk masuk ke PDNS? Itu gak perlu! Cukup dengan phising saja sudah bisa menginfeksi dan masuk ke dalam server PDN. Jadi, gak membutuhkan username dan password," ujar Pratama.

Seandainya hasil forensik memang menunjukkan adanya kelalaian terhadap penggunaan password, Pratama tidak yakin Kemkominfo atau PT Telkom membuat password secara asal-asalan. "Anak SD saja sudah kami ajari untuk membuat password harus kuat. Artinya, ini kan pengelolaannya seolah-olah di bawah anak SD," ucapnya.

Sementara, setelah terjadi serangan ke PDNS 2 Surabaya, pemerintah baru mewajibkan semua instansi yang menyimpan server-nya di PDN agar juga membuat back up data-nya.