Menko Muhadjir: Banjir Sumbar Telan 28 Korban Meninggal, 5 Hilang

13 Mar 2024, 15:18 WIB

Menteri Koordinator (Menko) PMK, Muhadjir Effendy dalam rakor penanganan bencana banjir di Kantor Kemenko PMK/Rabu (13/3/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Jakarta - Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Padang, Sumat4ra Barat terus menelan korban jiwa. Terbaru, pemerintah mengumumkan korban tewas akibat bencana tersebut mencapai 28 orang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya telah menggelar rapat tingkat menteri (RTM) untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumbar. Sebab, berdasarkan data BNPB terdapat 28 korban meninggal.

"Dan yang hilang yang semula 6 orang sekarang surut menjadi 5 orang, sedangkan yang luka-luka berat ada 8 orang," ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Rabu (13/3/2024).

1. Basarnas masih mencari 5 korban hilang

Penanganan pasca banjir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). (dok Kementerian PUPR)

Muhadjir menambahkan sebanyak 86 ribu lebih jiwa atau 28.925 kepala keluarga yang terdampak sudah mengungsi. Sekitar 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24 ribu lebih unit rumah terendam, 3 unit rumah hanyut, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan 1 jembatan rusak berat.

"Untuk korban yang hilang, Basarnas masih akan melakukan pencarian terhadap 5 orang yang dinyatakan hilang," imbuhnya.

2. Muhadjir apresiasi penanganan bencana

Penanganan pasca banjir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). (dok Kementerian PUPR)

Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan oleh BNPB, Basarnas, TNI-Polri, pemerintah daerah dan kementerian-kementerian terkait termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR cukup baik dan memberikan perhatian yan cepat sehingga bisa terhindarkan dari risiko yang lebih besar.

"Saya terima kasih kepada kementerian terkait yang telah melaksanakan langkah-langkah yang sangat proaktif, sehingga sekali lagi dampak bencana di Sumatra Barat ini bisa ditekan betul risiko yang lebih parah lagi," katanya.

3. Pemerintah tetapkan status darurat banjir dan longsor di Sumbar

Infografis Bencana Banjir di Sumbar per 12 Maret 2024 /dok BNPB

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.

Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya.

Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.

"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," tegas Suharyanto.