Menteri PPPA Minta Kementerian hingga Ormas Dengarkan Suara Perempuan

18 Apr 2023, 12:40 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam agenda Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 (Dok. Humas KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendorong Kementerian atau Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan atau program bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Penyusunan ini dilakukan dengan melibatkan dan mendengarkan pendapat perempuan. Hal ini, menurut Bintang penting dilakukan agar setiap program yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

“Kualitas perencanaan pembangunan harus lebih ditingkatkan, diperkuat, dan dipastikan terjadi hingga di tingkat akar rumput. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam hal ini kaum perempuan dalam perencanaan, khususnya bagaimana akses mereka terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; bagaimana kontrol dan partisipasi mereka; serta apakah mereka benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” kata dia Menteri PPPA dalam Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023, dilansir Selasa (18/4/2023).

1. Ketimpangan gender masih mendasari ketertinggalan perempuan dan anak

Kunjungan Kerja Menteri PPPA Bintang Puspayoga ke NTB berkaitan dengan launching DRPPA kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (7/3/2022) (Dok/ KemenPPPA)

Bintang menjelaskan, tantangan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat ini bukan saja hanya mengetahui permasalahan yang ada di tengah masyarakat, tetapi ketepatan program dan kebijakan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat.

Dia menjelaskan dengan mendengarkan suara perempuan, maka pemerintah akan mampu membuat perencanaan pembangunan yang tepat kebutuhan, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

"Secara umum, pembangunan sudah terselenggara dengan baik dan meluas, tetapi belum berhasil menjawab masalah ketimpangan, dalam hal ini ketimpangan gender yang masih mendasari ketertinggalan perempuan dan anak. Perempuan bisa ikut mengontrol dan mengawasi jalannya program yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatasi ketimpangan gender di Indonesia, sehingga mewujudkan amanat pembangunan ‘no one left behind,” kata dia.

2. Musyawarah untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan

Ilustrasi demonstrasi menuntut disahkannya RUU PPRT. (IDN Times/Melani Putri)

Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah pertama yang diselenggarakan KemenPPPA bersama delapan organisasi yaitu KAPAL Perempuan, PEKKA, Aisyiyah, Migrant CARE, SIGAB, BaKTI, Kemitraan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

“Musyawarah ini untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan terutama dari kelompok marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan. Tahun 2023 adalah tahun perencanaan, separuh jalan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dan juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan,” kata Bintang

3. Musyawarah nasional integrasikan program desa dan kelurahan ramah perempuan-anak

Ilustrasi anak-anak. (IDN Times/Vanny El-Rahman)

Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan juga mengintegrasikan program yang dikembangkan oleh KemenPPPA sejak 2021 dalam upaya menjangkau sasaran hingga akar rumput, yaitu Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Bintang mengatakan, saat ini pilot project D/KRPPA sudah menjangkau 34 provinsi, 68 kabupaten atau kota dan 136 desa atau kelurahan, serta D/KPPPA mandiri di seluruh Indonesia.