Mentrans Iftitah: Peminat Transmigrasi Capai 8 Ribu KK Lampaui Kuota

07 Sep 2025, 15:43 WIB

Amir Faisol

Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Dok. Kementrans)

Intinya sih...

Masyarakat masih kurang paham konsep transmigrasi
Kementrans tak mau warga yang ikut transmigrasi adalah orang terbuang
AHY bicara Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Transmigrasi (Mentrans) RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi sangat tinggi. Pendaftar program transmigrasi mencapai 8000 KK.

Menurut Iftitah, jumlah ini meningkat dari kuota yang dibutuhkan, yakni sekitar 95 KK. Seleksi ketat dilakukan bagi pendatang dari luar daerah dengan pertimbangan keterampilan khusus.

"Kami fokuskan bagi mereka yang memiliki keahlian supaya ketika masuk ke daerah yang didatangi itu bisa memberikan pelatihan pada masyarakat setempat," kata Iftitah, dalam keterangan resmi, Minggu (7/9/2025).

1. Masih banyak masyarakat kurang paham konsep transmigrasi baru

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman bagikan bantuan presiden ke warga Rempang. (Dok. Kementrans)

Kementerian Transmigrasi kembali menegaskan bahwa orientasi program transmigrasi sejatinya untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi, dengan mengutamakan warga lokal.

"Pada tahun ini kami fokus pada transmigrasi lokal yang porsinya 94 persen, sedangkan Transmigrasi Karya Nusantara dari luar provinsi hanya enam persen," kata Iftitah.

Ia mengakui, di sebagian daerah masih ada kekhawatiran adanya perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Padahal, program transmigrasi hanya dapat dilaksanakan bila ada permintaan pemerintah daerah (pemda) kepada Kementerian Transmigrasi. Tak terkecuali pada program transmigrasi di Kalimantan dan Papua yang dilakukan atas usul pemerintah setempat.

"Kami pada akhir 2024 berkunjung ke sana (Papua Selatan), mereka memohon untuk transmigrasi lokal. Sebetulnya permohonannya 200 KK tapi anggaran yang tersedia itu hanya cukup 100 KK, sehingga di Papua Selatan itu 100 persen orang asli Papua," kata Iftitah.

2. Kementrans tak mau warga yang ikut transmigrasi adalah orang terbuang

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto Konferensi Pers di Kmeenkeu. (IDN Times/Triyan).

Dia menambahkan, sejumlah daerah lain juga menerapkan komposisi mayoritas masyarakat lokal sebagai transmigran di antaranya Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan dengan 76 persen masyarakat lokal dan 24 persen pendatang.

Kemudian, Torire Poso, Sulawasi Tengah dengan presontase 70 persen masyarakat lokal dan 30 persen pendatang. Poliwali Mandar Sulawesi Barat 65 persennya adalah masyarakat lokal dan 35 persen pendatang, serta Halmahera Tengah, Maluku 80 persen lokal dan 20 persen lainnya adalah masyarakat pendatang.

Kementerian Transmigrasi tidak ingin program ini terkesan hanya mau "membuang" warga dari satu daerah ke daerah yang lainnya.

"Jadi betul-betul bukan lagi orang-orang yang terbuang gitu. Kami betul-betul lakukan seleksi secara baik dan ini juga sesuai dengan permintaan daerah dengan tetap memperhatikan komposisi yang lebih besar untuk transmigrasi lokalnya," kata dia.

3. AHY bicara Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi

Ketua Umum Partai Demomrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025). (IDN Times/Amir Faisol)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, pemerintah sedang membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Hal itu ia sampaikan dalam video yang ditayangkan dalam Rapat Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Bali.

"Kita sedang membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi, bukan hanya melalui pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga ekosistem ekonomi dan sosial yang hidup dan berkelanjutan," ujar AHY.

AHY mengatakan, transformasi transmigrasi dapat terwujud jika peta jalan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat. Sebab, tak ada yang bisa berjalan sendiri.

"Tidak ada satu kementerian pun yang mampu berjalan sendiri. Kemenko IPK akan menjadi orkestratornya. Namun, sinergi ini dapat terwujud apabila jika setiap kementerian, pemerintah daerah, universitas, dan juga termasuk dunia usaha ikut memainkan peran masing-masing dengan selaras," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.