Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) Konstitusi telah rampung membaca putusan 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 pada Senin (24/02/2025).
Dari total perkara yang diputus tersebut, MK mengabulkan 26 perkara, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara. Dengan adanya sidang Pengucapan Putusan ini, menandakan MK telah tuntas menangani perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang berjumlah 310 permohonan.
Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Selain itu, dalam satu putusan MK menginstruksikan KPU melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara yaitu pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait PHPU Kada Jayapura, Mahkamah memerintahkan diadakannya perbaikan penulisan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
Perkara yang diputuskan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:
Selanjutnya terhadap sembilan perkara lainnya, Mahkamah memutuskan menolak permohonan seluruhnya. Berikut rinciannya:
Sementara itu, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan dari lima perkara PHPU Kada yang diajukan, yaitu: