Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menerima permohonan uji materi terkait pengesahan UU Kesehatan. Hal itu diungkapkan Ketua MK, Anwar Usman.
Uji materi, menurut Anwar, merupakan kewajiban hukum. Maka dari itu, MK siap menerima permohonan uji materi dari kelompok masyarakat.
"Ya harus siap. Itu sudah kewajiban hukum," kata Anwar Usman mengutip ANTARA, Jumat (14/7/2023).
Sementara, Anwar enggan berkomentar terkait pengesahan UU Kesehatan tersebut. Sebab, MK masih harus mengkajinya terlebih dahulu.
"Kalau ada, ya, kami harus menerima, memeriksa dan kemudian memutuskan. Bagaimana keputusannya? Itu tunggu, ya," ujar Anwar.
UU Kesehatan ini sebenarnya sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada 11 Juli 2023 lalu. UU tersebut disahkan langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pengesahan itu juga diwarnai protes dari sejumlah organisasi tenaga kesehatan (nakes) yang berada di luar gedung parlemen. Menyikapi soal itu, Puan memastikan UU Kesehatan tidak menghilangkan hak nakes.
"Hak-hak bagi nakes yang sebelumnya telah dicantumkan di dalam UU Kesehatan tidak akan hilang dalam undang-undang ini. Justru hak-hak bagi nakes akan ditingkatkan dalam hal pemberian kesejahteraan demi kelangsungan hidup yang lebih baik," kata Puan beberapa waktu lalu.
Namun, pengesahan UU Kesehatan itu justru menjadi polemik. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi menilai bahwa UU tersebut cacat secara hukum.
"Kami dari IDI bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum untuk mengajukan judical review," ujar Adib.