Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya penumpukan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah aglomerasi.
Penumpukan itu menjadi salah satu alasan BGN melakukan moratorium atau pembekuan pendaftaran SPPG baru. Kepemimpinan baru BGN akan melakukan refocusing dapur dan penerima MBG dengan mengutamakan implementasi program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” kata Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
BGN akan melakukan pemetaan apakah ada kelebihan jumlah SPPG di suatu wilayah. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi program MBG.
“Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh? Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Ini gampang banget, cepat. Karena kan kita sekarang kerja sama dengan Dikdasmen, dengan Kemendukbangga. Jadi untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan,” ujar Nanik.
Dia memastikan, moratorium SPPG itu tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG saat ini. Namun, tujuannya untuk fokus pada perbaikan kualitas MBG.
“Pembenaan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik.