Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Eks Pimpinan BPKP Jadi Wakil, Pengawasan BGN Diklaim Bakal Super Ketat

Eks Pimpinan BPKP Jadi Wakil, Pengawasan BGN Diklaim Bakal Super Ketat
Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk pertama kalinya tampil di publik hari ini, Kamis (4/6/2026). (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Intinya Sih
  • Presiden Prabowo menunjuk Agustina Arumsari, eks Wakil Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan pejabat lama yang tersangkut kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis.
  • Dengan pengalaman 34 tahun di bidang audit, Agustina diharapkan memperketat pengawasan tata kelola dan keuangan negara di lingkungan Badan Gizi Nasional.
  • BGN fokus pada efisiensi anggaran, moratorium pendirian dapur baru MBG, pembenahan fasilitas yang ada, serta percepatan program untuk wilayah tertinggal dan terluar.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Share Article

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk pimpinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi Wakil Kepala BGN.

Adapun pimpinan BPKP yang dimaksud ialah Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari. Dia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN bersama Mayjen TNI Trenggono pada Selasa, (2/6/2026). Agustina dan Trenggono menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Naniek mengatakan, dengan 34 tahun pengalaman di bidang pengawasan dan audit, Agustina diharapkan bisa meningkatkan pengawasan di BGN menjadi super ketat.

“Dengan tugas dari Pak Presiden, sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN,” tutur Naniek.

Hari ini, pimpinan baru BGN menggelar rapat konsolidasi perdana. Naniek mengatakan, fokus utama yang akan dijalankan pihaknya adalah efisiensi.

“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun,kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik di kantor pusat BGN, Jakarta Pusat.

Selain itu, BGN juga akan membekukan atau moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru.

“Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM,” ucap Nanik.

Keempat, BGN akan segera merealisasikan program MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” ujar Nanik.

Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar

Related Articles

See More