SMAN 1 Pontianak. (IDN Times/Teri).
Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak menyatakan sikap tidak akan mengikuti pelaksanaan ulang LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI. Sikap tersebut disampaikan secara resmi melalui pernyataan tertulis yang dirilis pihak sekolah, pada Kamis, 14 Mei 2026.
Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati menegaskan, langkah yang selama ini diambil bertujuan untuk memperoleh klarifikasi dan konfirmasi terkait mekanisme lomba agar berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Indang menerangkan, pihaknya juga menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan untuk menyerang atau pun menjatuhkan kredibilitas lembaga penyelenggara maupun pihak tertentu.
“Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
Meski memutuskan tidak ikut dalam lomba ulang, SMAN 1 Pontianak tetap menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan memberikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasional.
Sebagaimana diketahui, Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden. Namun salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai, jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras bahwa unsur tersebut sudah mereka sampaikan. Meski peserta kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut Dewan Perwakilan Daerah, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan bahwa juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.
Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri. Juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan. Menurutnya, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab.
