Muhammadiyah Desak KPK Bongkar Dugaan Suap Kasus Pagar Laut Tangerang

Gufroni menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri dan meminta kepolisian segara melakukan investigasi dalam kasus ini. Ia pun telah mencantumkan sejumlah nama yang dalam laporan tersebut.

Gufroni mengatakan satu hal yang perlu disorot dalam kasus ini adalah adanya indikasi jual beli tanah lautan yang terjadi di perairan Tangerang. Bahkan, setelah ditelusuri lebih jauh, tanah-tanah yang berkavling itu sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB).

"Nah, yang kemudian yang harus kita soroti adalah soal adanya indikasi jual-beli ya, jual-beli lautan," ujar dia.

Gufroni menjelaskan, berdasarkan penelusuran dalam situs peta interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial Kementerian ATR/BPN sudah sangat jelas pengaplingan-pengaplingan tanah laut itu. Salah satunya adalah di Kecamatan Kohod.

"Tapi ketika kita mau coba masuk terus, nah itu akan muncul tuh kapling-kapling, dan ketika kita tekan satu titik ya, salah satu kotak kecil itu, muncul itu hak guna bangunan (HGB). Luasnya sekian-sekian, beda-beda dengan variasi," kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, pihaknya menelusuri kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menduga pemagaran itu bagian dari proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Hal itu ditengarai karena lokasi pemagaran itu yang sangat dekat dengan PIK 2.

Dede Yusuf mengatakan, Komisi II DPR RI berencana memanggil Kementerian ATR/BPN untuk mendalami kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang tersebut.

"Lagi kita telusuri, tapi ada kemungkinan kita jadwalkan juga pemanggilan (Kementerian ATR/BPN). Setelah agenda kita ajukan di rapat pembahasan jadwal," kata Dede Yusuf. 

Kendati, Dede Yusuf tak mau terburu-buru menyimpulkan, apakah pemagaran laut di Tangerang itu sejatinya bagian dari proyek PSN PIK 2. Meskipun, belakangan diketahui tanah laut di perairan itu sudah memiliki HGB. Hal itu bahkan telah tercatat dalam situs peta interaktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi spasial Kementerian ATR/BPN.

Dede Yusuf menyampaikan, pihaknya tentu akan menunggu penyelidikan kepolisian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah itu, kata dia, pihaknya bisa melihat yang berperan menyebabkan terjadinya pengaplingan laut tersebut, apakah dari pengurusan tata ruang atau termasuk usulan pemerintah daerah.

"Kita tunggu hasil penyelidikan baik dari kepolisian dan KKP. Nanti setelah itu kita lihat peran dan fungsi mana yang menyebabkan terjadinya pengaplingan laut, apakah dari pengurusan tata ruangnya atau usulan-usulan dari pemerintah daerah atau sebagainya. Kita tunggu saja," kata dia.