Muktamar NU Harus Lahirkan Ketum Berintegritas, Bukan Bagian Parpol

03 Agu 2026, 07:20 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Muktamar NU Harus Lahirkan Ketum Berintegritas, Bukan Bagian Parpol

Pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Dok. Istimewa.

Intinya Sih

Gini Kak

Menjelang Muktamar NU 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Hatim Gazali mendesak pemilihan ketua umum PBNU berintegritas, independen dari partai politik, dan tidak memegang jabatan politik.
Hatim menilai calon ketua harus berakar di pesantren, berpengalaman berkhidmat, mampu mempersatukan organisasi, berpihak pada kelompok lemah, serta memiliki kapasitas keulamaan, integritas, dan rekam jejak teruji.
Warga Nahdliyin diminta mengawal pemilihan tingkat cabang dan wilayah agar tidak ditentukan popularitas atau politik praktis, demi menjaga kemandirian NU dan pelayanan kepada umat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

NU akan memilih ketua umum baru pada 27 sampai 31 Agustus 2026 di Jombang. Hatim Gazali ingin ketua NU jujur dan tidak ikut partai politik. Ketua itu juga harus dekat dengan pesantren dan bisa menyatukan warga NU. Warga NU diminta ikut menjaga pemilihan supaya tidak dipilih karena politik saja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada 27 sampai 31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, desakan agar organisasi tersebut memilih ketua umum yang berintegritas dan independen dari partai politik menguat. Aktivis NU, Hatim Gazali, menilai muktamar kali ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah organisasi memasuki abad kedua.

Hatim menegaskan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatang harus mampu menjaga kemandirian organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun sedang menduduki jabatan politik. Menurutnya, independensi menjadi syarat penting agar NU tetap berperan sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis sekaligus konstruktif.

"Pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif," kata Hatim di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

1. NU butuh pemimpin berintegritas dan berakar di pesantren

Tadarus melingkar Pesantren Ar Raudhlatul Hasanah, Sabtu (21/2/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Hatim mengingatkan, NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, kebangsaan, hingga kemanusiaan. Berdasarkan survei Alvara Research Center pada akhir 2025, sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin.

Dengan besarnya basis massa tersebut, ia menilai Muktamar NU harus dimaknai sebagai momentum menentukan arah organisasi menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Menurut Hatim, terdapat sembilan kriteria yang perlu dimiliki calon ketua umum PBNU. Di antaranya mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika internal, memiliki akar kuat di dunia pesantren, serta mempunyai pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.

Selain itu, calon pemimpin NU juga harus berpihak kepada kelompok masyarakat lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak yang telah teruji.

2. Jangan pilih berdasarkan popularitas politik

Ilustrasi pondok pesantren. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Hatim berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki dukungan politik terbesar, tetapi sosok yang mampu menyatukan organisasi serta memperkuat khidmah kepada umat.

Ia menilai penilaian terhadap para kandidat semestinya tidak didasarkan pada popularitas ataupun kekuatan politik semata, melainkan rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian NU.

"Pemimpin NU harus memiliki kriteria tersebut agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global," ujarnya.

3. Warga Nahdliyin diminta kawal proses muktamar

Warga Nahdliyin dalam sebuah parade. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Muktamar NU dijadwalkan berlangsung sekitar sebulan lagi di Jombang, Jawa Timur. Hatim mengajak warga Nahdliyin untuk mengawal proses pemilihan di tingkat cabang maupun wilayah agar memilih calon ketua umum yang memenuhi sembilan kriteria tersebut.

Ia mengingatkan, apabila kepemimpinan NU kembali ditentukan oleh pertimbangan politik praktis, organisasi berpotensi terus diwarnai gejolak internal dan intrik politik sehingga sulit memberikan solusi bagi kemaslahatan umat.

"Jika tidak, NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat," kata Hatim.